Kompas TV nasional berita kompas tv

Pemprov Dinyatakan Lalai, Khofifah Menyesalkan Putusan PN Kota Surabaya

Jumat, 20 Desember 2019 | 23:01 WIB

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyesalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya yang menyatakan pemerintah provinsi lalai dalam menangani pencemaran di Sungai Brantas.

Bagi Gubernur Khofifah, sejak semula gugatan yang diajukan oleh LSM lingkungan Ecoton terkait pencemaran di Sungai Brantas, salah alamat.

Pengelolaan Sungai Brantas menurut Khofifah berada di lingkup Kementerian PUPR, melalui Perum Jasa Tirta.

Meski dinyatakan lalai, Gubernur Khofifah menyatakan tetap akan mengurus Sungai Brantas. Salah satunya lewat program Brantas Tuntas yang akan bekerja sama dengan 8 perguruan tinggi se-Jawa Timur.
Pengadilan Negeri kota Surabaya menyatakan para tergugat dalam kasus pencemaran kali Brantas telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Para tergugat yang dimaksud adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian PUPR.

Kami kutip dari kumparan.com, hakim memerintahkan para tergugat meminta maaf kepada warga dan memasukkan program pemulihan kualitas air Sungai Brantas dalam APBN 2020.

Pengadilan juga memerintahkan pemasangan CCTV di setiap outlet limbah cair di daerah aliran Sungai Brantas.
Direktur eksekutif Ecoton bersyukur gugatannya dikabulkan hakim. Terlebih karena akan ada inovasi baru dalam sistem pengawasan limbah, yakni memakai kamera pemantau yang dipasang di saluran limbah cair pabrik sepanjang aliran sungai. Jika ada pabrik yang nakal, akan lebih mudah teridentifikasi.

Ecoton juga akan menyiapkan gugatan baru, dengan tuduhan wanprestasi.

Editor : Dea Davina



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
12:28
WEBINAR KOMPAS INSTITUTE "INVESTASI KALA RESESI" BERSAMA MOHAMAD ANDOKO. DAFTAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO TERIMA ANUGERAH “RISING STAR OF DEMOCRACY”   MAKI NILAI VONIS PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS KORUPSI DI ASURANSI JIWASRAYA BISA BERI EFEK JERA BAGI KORUPTOR   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: IZIN USAHA PENGOLAHAN KOMODITAS PERIKANAN SEMAKIN MUDAH DAN CEPAT   SATGAS COVID-19 LUNCURKAN SISTEM PEMANTAU KEPATUHAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA ”REAL-TIME”   SATGAS COVID-19 LUNCURKAN SISTEM BERSATU LAWAN COVID-19 UNTUK OPTIMALKAN OPERASI YUSTISI   CEGAH PRAKTIK PENYIMPANGAN KOPERASI, KEMENKOP DAN UKM MULAI TERAPKAN REFORMASI SISTEM PENGAWASAN KOPERASI   BAWASLU RIAU AWASI KETAT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SAAT KAMPANYE   PT PUPUK INDONESIA TELAH SALURKAN 69 JUTA TON PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: APLIKASI SIPETAK UNTUK MENINGKATKAN AKURASI DATA PENGELOLAAN TAMBAK   KEPALA PUSKESMAS KELURAHAN PISANGAN MINTA 103 WNA PENCARI SUAKA YANG MENUNGGU HASIL TES USAP ISOLASI MANDIRI   MENKOMINFO: HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI INDONESIA MEMILIKI BATAS YANG HARUS DIPATUHI   POLRI SEBUT OPERASI YUSTISI EFEKTIF TERTIBKAN MASYARAKAT PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   MENLU RETNO MARSUDI DORONG PERUSAHAAN AMERIKA SERIKAT BERINVESTASI DI INDONESIA