HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

Tanpa Tanda Tangan Presiden Jokowi, UU KPK Resmi Berlaku

Kamis, 17 Oktober 2019 | 10:00 WIB

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku Kamis (17/10/2019) ini. Meski tanpa tanda tangan Presiden Jokowi, UU itu otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan di paripurna DPR. Ketentuan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2.

UU KPK hasil revisi ini sendiri ramai-ramai ditolak aktivis antikorupsi lantaran dinilai disusun terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK. Isi UU KPK yang baru ini juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga antirasuah.

Misalnya, KPK yang berstatus lembaga negara serta pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi. Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas dinilai dapat mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Selain itu, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks. Total, pihak KPK menemukan 26 poin di dalam UU hasil revisi yang bisa melemahkan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM, Tjahjo Kumolo menyatakan revisi undang-undang KPK tetap berlaku meskipun belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Jika merujuk pada tanggal sidang paripurna DPR yang mengesahkan RUU KPK, maka memang pada 17 Oktober 2019, RUU KPK akan mulai berlaku.

Tjahjo enggan berkomentar lebih banyak terkait akankah Presiden Jokowi memutuskan untuk mengeluarkan perppu. Namun Tjahjo meyakini KPK akan tetap menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang yang baru.

#RUUKPK #UUKPK #Jokowi

Editor : Desy Hartini



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
06:36
POLRES JAKARTA SELATAN KOMBES BUDI SARTONO TANGKAP TIGA PILOT TERKAIT DUGAAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA   KEMENAG IMBAU SEBAIKNYA MASJID TIDAK GELAR SHALAT IDUL ADHA TANPA MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   KOMISI YUDISIAL LIBATKAN KPK DAN PPATK DALAM SELEKSI CALON HAKIM AGUNG   TERPIDANA KASUS PENGANIAYAAN REMAJA, BAHAR SMITH, DIPINDAHKAN KE LAPAS KELAS IIA GUNUNG SINDUR BOGOR   MUI MINTA MASYARAKAT TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SAAT PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN    MENKO PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO SEBUT 1,7 JUTA ORANG TERVERIFIKASI TERIMA PELATIHAN “OFFLINE”   KAPOLRI JENDERAL IDHAM AZIS APRESIASI POLISI MALANG KOTA YANG MAKAMKAN JENAZAH COVID-19   POSITIF TERINFEKSI VIRUS KORONA, EMPAT CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS HALUOLEO, KENDARI, BATAL UJIAN SBMPTN   MENAKER IDA FAUZIYAH MINTA PEKERJA SELALU TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN KARENA PANDEMI KORONA BELUM SELESAI    GUBERNUR JAWA BARAT RIDWAN KAMIL INGIN KELUARGA SISWA SECAPA ANGKATAN DARAT DITES KORONA   KETUA KPU ARIEF BUDIMAN BERHARAP ANGGARAN TAMBAHAN PILKADA TAHAP II CAIR TEPAT WAKTU   WALI KOTA BOGOR BIMA ARYA MENILAI KRL BELUM AMAN UNTUK MENAMBAH KAPASITAS PENUMPANG   KETUA KPU ARIEF BUDIMAN SEBUT PROTOKOL KESEHATAN DI 270 DAERAH PENYELENGGARA PILKADA DIATUR SAMA   PEMKOT TANGERANG MINTA 993 ASN MENGAWASI LANGSUNG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN MASYARAKAT