HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

DIALOG- Pengesahan Ditunda, Tim Ahli Perumus RKUHP: Dianggap Kontroversial Karena Kurang Baca

Sabtu, 21 September 2019 | 19:24 WIB

Presiden Jokowi telah meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly mengatakan ada sejumlah pasal yang disalahartikan oleh publik. Sementara pengamat menilai harusnya presiden meminta DPR membahas kembali dengam melibatkan publik. Penundaan pembahasan RUU KUHP harusnya menjadi kesempatan untuk membuka ruang publik di RUU KUHP agar sesuai dengan semangat demokrasi.

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dampak penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHP. Dan bagaimana kemungkinan perbaikan sejumlah pasal yang menjadi sorotan publik. Kita sudah bersama dengan anggota tim ahli perumus Revisi KUHP, Eddy O.S Hiariej.

#RUUKUHP #EddyOSHiariej #DPR

Editor : Imanuel Gilang Krisjanuar



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
01:56
MULAI JUNI 2020, MENDAGRI TITO KARNAVIAN TEGASKAN PRAKTIK CALO & PUNGLI DI KANTOR DUKCAPIL HARUS DIBERANTAS   MASKAPAI AIR ASIA MERUMAHKAN 873 KARYAWANNYA KARENA PENDAPATAN TURUN AKIBAT PANDEMI KORONA   PANDEMI KORONA, PENUTUPAN TAMAN NASIONAL KOMODO DIPERPANJANG HINGGA WAKTU YANG BELUM DITENTUKAN   KAPOLDA MALUKU IRJEN BAHARUDIN DJAFAR BERHARAP ADA SIMULASI SEBELUM "NEW NORMAL" DITERAPKAN   HINGGA 28 MEI 2020, SEBANYAK 763 PASIEN POSITIF KORONA DIRAWAT DI RSD WISMA ATLET KEMAYORAN   DISHUB JAKTIM MENCATAT 2.155 KASUS PELANGGARAN PSBB DALAM 5 HARI TERAKHIR, TERBANYAK TAK GUNAKAN MASKER   PEMKAB TANGERANG KAJI KEMBALI TERKAIT PEMBUKAAN TEMPAT IBADAH DI AWAL PENERAPAN "NEW NORMAL"   PRESIDEN JOKOWI INSTRUKSIKAN MENPAREKRAF PRIORITASKAN WISATAWAN DOMESTIK SEBAGAI PASAR UTAMA DI MASA PANDEMI   PRESIDEN JOKOWI IMBAU PEMBUKAAN SEKTOR PARIWISATA PADA MASA PANDEMI KORONA DILAKUKAN EKSTRA HATI-HATI   MANPEREKRAF WISHNUTAMA: BALI BERPOTENSI JADI PROVINSI YANG PARIWISATANYA DIBUKA KEMBALI SAAT "NEW NORMAL"   MENPAREKRAF WISHNUTAMA MEMPREDIKSI INDONESIA KEHILANGAN 4 JUTA WISATAWAN MANCANEGARA SELAMA PANDEMI   KPU USULKAN PENAMBAHAN ANGGARAN PILKADA 2020 UNTUK MELAKSANAKAN TES KORONA BAGI PENYELENGGARA PEMILU   PERLUDEM NILAI PELAKSANAAN PILKADA 2020 BELUM PUNYA DASAR HUKUM TERKAIT PROTOKOL PENANGANAN KORONA   KEMENDAGRI & KPK SEPAKAT GUNAKAN NIK SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL & SUBSIDI