Nasdem ke Demokrat: Tak Perlu Khawatir Berlebihan soal KSP Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS TV - Wasekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengingatkan kepada Partai Demokrat untuk tak khawatir secara berlebihan ihwal langkah yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam mengambil alih kepimpinan partai berlambang bintang mercy tersebut. 

KSP Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) setelah kasasinya ditolak beberapa waktu lalu. 

Baca Juga: Terkait Gugatan PK Muldoko, Demokrat Bolmong Raya Sampaikan Surat Perlindungan Hukum

"Poin saya PK itu hal biasa yang kebanyakan dilakukan oleh pihak yang kalah. Kebanyakan PK ditolak karena yang memeriksa kan hakim agung, sama dengan kualitasnya dengan hakim yang memeriksa di tingkat kasasi," kata Hermawi kepada wartawan, Kamis (6/4/2023).

"Poin saya enggak perlu dikhawatirkan berlebihan," ujarnya. 

Ia menilai, upaya PK yang dilakukan oleh Moeldoko itu merupakan sesuatu yang lumrah bila seseorang kalah dalam perkara hukum.

Selain itu, kata Hermawi, pihaknya juga melihat upaya PK tersebut tak mengganggu Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam mengusung Anies di Pilpres 2024.

"Nasdem tidak memiliki kekawatiran sedikitpun karena Nasdem bukan pihak dalam perkara itu, jadi tidak akan ada implikasi apapun terhadap Nasdem." 

"Kedua, Nasdem berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS. Bukan terhadap perorangan. Upaya hukum PK ini harus dimaknai biasa-biasa saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menilai, ada upaya serius untuk menggagalkan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. 

Hal ini setelah KSP Moeldoko kembali berupaya merebut kepemipinan Partai Demokrat melalui pengajuan PK ke MA setelah kasasinya ditolak.  

Baca Juga: Demokrat Kubu Moeldoko Ajukan PK ke MA, Menkumham: Itu Hak, Saya Tidak Ikut Campur

"PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas: menggagalkan pencapresan  Anies Baswedan," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/4/2023).