Anggota DPR Minta Sarung ke Pertamina, Pengamat: Kesadaran Etik Lemah, Pengawasan Tak Optimal

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebut kesadaran etik anggota DPR lemah dan pengawasan parpol tak optimal sehingga menimbulkan kontroversi “sedekah sarung” yang muncul belakangan ini.

Kontroversi “sedekah sarung” tersebut mencuat usai rapat dengar pendapat antara Direktur Utama PT Pertamina dengan Komisi VII DPR, Selasa (4/4/2023). Pada kesempatan ini, komentar anggota DPR dari fraksi Demokrat, Muhammad Nasir dan fraksi Gerindra, Ramson Siagian menjadi sorotan.

Baca Juga: Gerindra akan Tegur Ramson Siagian Yang Minta Sarung ke Pertamina

Nasir mengaitkan kebakaran yang melanda sejumlah depo Pertamina belakangan ini karena perusahaan itu “kurang sedekah”. Sedangkan Ramson mengeluh kini sulit mendapat “sedekah sarung” untuk dibagikan ke daerah pemilihannya.

Ray Rangkuti menyebut komentar 'tak senonoh' dari anggota DPR itu menunjukkan pemahaman anggota parlemen atas demokrasi.

“Cara mereka memahami demokrasi sangat minimalis, mereka hanya memahami demokrasi selama ada aturan tertulis. Bersamaan dengan itu, kesadaran etiknya tidak muncul,” kata Ray dalam program “Kompas Petang” Kompas TV, Rabu (5/4/2023).

Ray menegaskan, sedekah sarung Pertamina seturut permintaan anggota DPR tidak bisa dikategorikan sebagai corporate social responsibility (CSR). Ia pun mempertanyakan apakah direksi Pertamina juga bisa langsung memberi “sedekah” jika yang meminta rakyat biasa.

"Pertanyaannya adalah apakah setiap orang yang minta sarung ke Pertamina itu langsung dikirim atau tidak? Kenapa kepada anggota DPR Komisi VII ini bisa langsung dikirim? Ya karena ada hubungannya dengan jabatan mereka,” kata Ray.

Ray Rangkuti juga mengkritik komentar Muhammad Nasir yang mengaitkan kebakaran Pertamina dengan kurang sedekah.

"Apa hubungannya? Bagaimana menjelaskannya?" katanya.

Baca Juga: Setelah Plumpang dan Kilang Dumai Meledak, Wapres Minta Pertamina Perbaiki Manajemen Risiko