Sri Mulyani Siapkan Rp104 T di 2023 Agar Warga Miskin Tetap Bisa Beli Pangan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan menggunakan dana APBN 2023 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar ketahanan dan stabilitas pangan dijaga. Pasalnya, inflasi pangan menjadi salah satu pemicu naiknya jumlah penduduk miskin di Indonesia. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga akhir September 2022 ada sebanyak 26,36 juta orang. Atau bertambah 200.000 orang dari Maret 2022. Tapi jika dibanding September 2021, jumlah itu berkurang 140.000 orang. 

“Pertama, untuk belanja-belanja tahun 2023, terutama, satu, belanja untuk ketahanan pangan Rp104,2 triliun harus bisa menjaga pertahanan dan stabilitas pangan,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Sementara itu, belanja pada sektor perlindungan sosial dianggarkan sebesar Rp476 triliun dalam APBN tahun 2023. Nominal tersebut hampir setara dengan apa yang dibelanjakan pemerintah pada sektor yang sama tahun 2022, yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi.

Baca Juga: BPS: Jumlah Penduduk Miskin Naik, Per September 2022 Ada 26,26 Juta Orang

“Ketahanan energi Rp341 triliun itu untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dan tentu produksi energi kita dan ketahanan energi kita bisa berjalan. Infrastruktur tahun ini Rp392 triliun tetap akan dijaga,” ujarnya.

Sementara belanja untuk kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp178 triliun diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.

“Itu adalah untuk non-COVID-19 sehingga memang akan meningkat untuk belanja non-COVID-19. Pendidikan Rp612 triliun, itu juga termasuk belanja yang sangat tinggi,” ucapnya. 

Pada APBN 2023, pemerintah juga menganggarkan Rp21,86 triliun untuk tahapan pemilihan umum (pemilu). Selain itu, Rp23,9 triliun juga disiapkan untuk belanja dalam rangka mempersiapkan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp21 triliun.

Baca Juga: Warga Miskin Jakarta Turun Jadi 494.000 Orang, Lapangan Kerja Baru dan Bansos Jadi Penolong

“Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global, baik karena kenaikan harga inflasi maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,” tandasnya. 

Sebelumnya, Jokowi menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga agar APBN 2023 difokuskan untuk program-program yang produktif, terutama dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 serta Rencana Program dan Anggaran Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/01/2023).

“APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional, baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan juga ketahanan pangan, serta agenda menjelang pemilu,” ujar Presiden.