Luhut Kembali Singgung OTT KPK: Jangan Jadi Negara Drama, karena Senang Lihat OTT

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung terkait operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK.

Luhut mengaku sejatinya dirinya tidak ingin Indonesia menjadi negara yang terkenal karena sering melakukan giat OTT. 

"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada lagi yang OTT," kata Luhut dalam acara Green Port Awards 2022, seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya hampir tidak adanya OTT di negara maju dikarenakan terdapat sistem yang bagus dalam pencegahan korupsi, yakni dengan penerapan digitalisasi.

Luhur pun kemudian menuturkan saat ini pemerintah juga terus membangun sistem digitalisasi di berbagai sektor.

Menko Marves ini berujar, sistem digital akan menangkal terbukanya peluang perbuatan tidak terpuji, yakni korupsi.

"Nah kita sekarang membangun sistem supaya jangan ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi," ungkapnya.

"Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara-negara yang bermartabat, negara yang maju, itu membangun sistem digitalisasi," jelasnya.

Luhut memberi contoh digitalisasi yang telah diterapkan di sektor pelabuhan di mana kini para vendor tidak ada lagi yang membayar secara tunai. Langkah ini menurutnya dapat meminimalisasi aksi korupsi.

Baca Juga: ICW Kritik Pernyataan Luhut soal KPK Tak Perlu Lakukan OTT: Digitalisasi Tak Menutup Celah Korupsi

"Semua sudah digitalisasi. Jadi itu akan mengurangi korupsi, mengurangi juga inefisiensi, mengurangi juga OTT-OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini," katanya menegaskan.