Survei Indikator: BPOM Paling Bertanggung Jawab dalam Kasus Gagal Ginjal Akut

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei mengenai pihak yang dipandang publik paling bertanggung jawab dalam kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak di Indonesia. 

Hasilnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dinilai menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kasus tersebut.

Demikian yang disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanudin Muhtadi saat merilis hasil survei bertajuk Kinerja Lembaga Penegak Hukum di Mata Publik dan Penanganan Kasus-Kasus Besar, secara daring, Minggu (27/11/2022). 

Awalnya, survei tersebut menemukan kasus gagal ginjal akut sangat besar menarik perhatian publik, dimana sekitar 74,6% responden mengetahuinya dan 25,4% membalas tidak tahu.

"Buat Pak Jokowi jangan main-main sama isu ini. Ini isu yang populer setelah kasus Ferdy Sambo, hampir 75% masyarakat tahu," kata Buhanuddin. 

Lebih lanjut, dia memaparkan dari responden yang mengetahui terkait kasus gagal ginjal akut ini, mayoritas setuju bahwa BPOM sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Baca Juga: Kisah Pilu Pasien Gagal Ginjal: Kaki Dibor untuk Obat, Antidotum Datang Setelah Pasien Meninggal

"Kita juga tanya siapa yang paling bertanggung jawab? BPOM paling banyak 38,9%,” ujarnya.

Sementara itu ada 31,4 persen responden yang menilai Kementerian Kesehatan yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut.

"19% menyalahkan perusahaan obat, 2,8% menunjuk Presiden Jokowi yang paling bertanggung jawab," lanjutnya.

Sementara itu, ada 0,2% responden menjawab pihak lainnya dan 7,7% memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

Survei itu dilakukan selama periode 30 Oktober-5 November 2022.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling melibatkan 1.220 responden.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Adapun margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sampel berasal dari semua provinsi yang terdistribusi secara proporsional dengan cara tatap muka.

Baca Juga: Investigasi Kasus Gagal Ginjal Banyak Kendala, Ketua TPF BPKN: Kalau Sudah, Kami Lapor ke Presiden