Curhat Wali Kota Depok Habis Sampai Rp400 Juta untuk Perda Religius, Eh Ditolak Kemendagri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mencurahkan isi hatinya terkait penolakan peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Kota Religius Depok yang ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Idris cerita, pihaknya sudah menghabiskan anggaran hingga Rp400 juta guna merealisasikan Perda Kota Religius Depok itu.

Uang itu, ungkap dia, termasuk biaya anggaran untuk kunjungan kerja untuk mengetahui produk hukum di daerah lain.

Karena itu, Idris mengaku kecewa lantaran berkas Perda Penyelenggaraan Kota Religius berakhir di dalam 'laci Kemendagri', berakhir dengan penolakan. 

"Tahulah berapa duit kami kalau bikin perda, seperti kunjungan kerja atau segala macam sampai Rp300 juta hingga Rp400 juta," ungkap Idris dalam rekaman suara yang diterima, Jumat (30/9/2022).

"Ini mandek, cuma sekadar dimasukin laci di Kementerian Dalam Negeri," sambung dia.

Kendati demikian, Idris mengaku bakal meminta rekomendasi Menteri Agama sebelum dia lengser dari jabatan kepala daerah.

Tujuannya agar Perda Penyelenggaraan Kota Religius Depok disetujui Kemendagri.

 "Saya akan minta ke sana dengan menterinya, termasuk Menteri Agama saya minta rekomendasi. Tolong dibantu Menteri Agama, karena ini urusan agama," ujar dia.