PBB Kecam Ulah Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Tegaskan Tak Memiliki Kekuatan Hukum

NEW YORK, KOMPAS.TV - Persatuan Bangsa-Bangsa mengecam ulah Rusia mencaplok empat wilayah Ukraina.

Rusia telah melakukan aksesi terhadap empat wilayah Ukraina, Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Rusia tak memiliki kekuatan hukum.

“Setiap keputusan untuk melanjutkan pencaplokan wilayah Donestk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia di Ukraina tak memiliki nilai hukum dan pantas untuk dikutuk,” kata Guterres dikutip dari TASS, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga: Rusia dan Prancis Tetap Saling Kirim Uranium Walau Berkonflik soal Ukraina dengan Sederet Sanksi

Guterres menegaskan bahwa piagam PBB sudah jelas terkait aksesi yang dilakukan sebuah negara ke negara lain.

“Setiap pencaplokan wilayah suatu negara oleh negara lain yang diakibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional,” ujarnya.

“Majelis Umum PBB sudah mengungkapkannya secara jernih,” kata Guterres.

Guterres juga mencatat bahwa Federasi Rusia, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, berbagi tanggung jawab khusus untuk menghormati Piagam PBB.

Ia menegaskan apa yang dilakukan Rusia telah mencemooh tujuan dan prinsip PBB.

“Ini adalah eskalasi yang berbahaya dan tak memiliki tempat di dunia modern. Harus tidak bisa diterima,” kata Guterres.

Guterres pun mengatakan bahwa posisi PBB atas referendum yang dilakukan Rusia di wilayah Ukraina tegas.

Baca Juga: Jelang Pengumuman Gabung ke Rusia, Empat Pemimpin Wilayah Ukraina Timur Tiba di Moskow

“Kami berkomitmen penuh pada kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina, dan secara internasional mengakui perbatasannya, sesuai dengan resolusi PBB yang relevan,” ujarnya.

Ia pun menggarisbawahi apa yang dimaksud referendum di yang dilakukan di wilayah-wilayah pendudukan Rusia, dan di luar hukum konstitusional Ukraina.

“Mereka tak dapat disebut sebagai ekspresi asli dari kehendak rakyat,” ujarnya.

“Setiap keputusan Rusia untuk maju akan semakin membahayakan prospek perdamaian,” kata Guterres.