Kompas TV nasional politik

Demokrat: Pernyataan Adian Napitupulu adalah Penyesatan Logika

Kompas.tv - 8 September 2022, 13:01 WIB
demokrat-pernyataan-adian-napitupulu-adalah-penyesatan-logika
Antrean panjang di pom bensin menyusul kenaikan harga BBM di Jakarta, Indonesia, Sabtu (3/9/2022). Media asing ikut menyoroti kenaikan BBM subsidi di Indonesia yang mencapai 30 persen. (Sumber: AP Photo/Tatan Syuflana)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Bakomstra DPP Partai Demokrat Hendri Teja menyebut, pernyataan Politikus PDIP Adian Napitupulu yang menyatakan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih berpihak kepada rakyat adalah logika yang sesat. 

Hal ini menanggapi pernyataan Adian yang menyebut zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, angka kenaikan BBM bersubsidi lebih besar daripada Presiden Jokowi

Ia menjelaskan, kenaikan BBM era SBY sangat tergantung harga minyak mentah dunia. Jika harga minyak mentah dunia naik, harga BBM naik, dan begitu sebaliknya.

"Makanya, era SBY pernah menurunkan harga BBM premium hingga Rp 4.500 ketika harga minyak mentah dunia turun. Sementara pada Juli 2008, ketika harga minyak mentah dunia meroket sampai USD 128,08 per barel, SBY mampu mempertahankan harga BBM Premium di angka Rp 6.000," kata Hendri kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

Baca Juga: Politikus PDIP Tanggapi Sikap Demo Harga BBM Demokrat: Baiknya Belajar Matematika dan Sejarah Dulu 

Selanjutnya, bandingkan dengan era Jokowi yang mematok harga BBM Pertalite pada kisaran Rp 7.450-Rp 8.400 pada 2015-2018, padahal saat itu harga minyak dunia sedang nyungsep-nyungsepnya. 

"Misalnya, pada Januari 2016, harga minyak mentah dunia jatuh ke titik terendah yaitu USD 27,02 per barel, tapi harga BBM Pertalite tetap dipatok Rp7.900." 

"Bisa anda bayangkan? Harga minyak mentah dunia lebih murah USD 100 dollar dari era SBY, tapi harga BBM era Jokowi justru lebih mahal Rp 1.900," ujarnya.


 

Kemudian, jika mengacu pada UMP Jakarta 2013, ketika Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menolak kenaikan BBM, pemerintahan SBY telah menetapkan peraturan terkait kebutuhan hidup layak sehingga UMP 2012 ke 2013 bisa naik 44%. 

"Bandingkan dengan kenaikan BBM tahun ini di mana UMP Jakarta 2022 cuma tumbuh 0,8% dari 2021. Tragisnya, setelah Anies merevisi UMP 2022 Jakarta sebesar 5,1 persen, dia malah digugat ke pengadilan," katanya.

Terkait pembubaran Petral yang dibanggakan oleh Adian, kata dia, itu tak berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.  



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x