Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta: Pj Gubernur Harus Lanjutkan Program Anies

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPD RI dapil DKI Jakarta Sylviana Murni mengatakan, penjabat (Pj) gubernur pengganti Anies Baswedan harus melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah dirancang pemerintahan sebelumnya.  

Diketahui, masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir satu bulan lagi atau tepatnya pada 16 Oktober 2022 mendatang. 

"Mau atau tidak, nantinya Pj akan punya tanggung jawab besar mengawal program gubernur yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Kan ketentuannya, antara lain bahwa Pj harus melanjutkan karena batu penjuru Jakarta sudah jelas,” katanya Sylviana seperti dikutip dari Antara, Rabu (7/9/2022). 

Ia menyebut, yang terpenting sosok yang bakal menjadi Pj gubernur DKI Jakarta harus memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk memajukan Jakarta.

“Pj gubernur DKI tentu harus orang yang memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk kemajuan Jakarta. Terutama kita tahu bahwa status Jakarta saat ini bukan lagi ibu kota dan akan bermetamorfosa jadi kota global,” kata dia. 

Baca Juga: Mendagri Sebut Ada 6 Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang Diajukan Gantikan Anies Baswedan

Menurut dia, kurang lebih dua tahun masa jabatan Pj gubernur DKI ke depan bisa disebut sebagai masa transisi dari ibu kota negara menjadi kota global. Hal itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi yang bersangkutan.  

Saat ini ada tiga sosok yang digadang-gadang bakal menjadi Pj gubernur DKI Jakarta. 

Mereka adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono; Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali; dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.

Saat ditanya ihwal siapa yang pantas menggantikan Anies, ia menilai ketiganya merupakan sosok yang berpengalaman. 

Sebab, setingkat eselon I sudah paling paham dengan memimpin roda pemerintahan. 

Baca Juga: Jawaban Tegas Kapolda Metro Jaya Soal Jadi PJ Gubernur DKI Jakarta

“Kita tunggu saja presiden tentukan siapa, itu kan hak prerogatif presiden ya. Tapi yang pasti ketiganya punya kapasitas, sekelas eselon I itu sudah khatam lah cara berbirokasi dan berpemerintahan seperti apa,” kata dia.