Sri Mulyani Godok Skema Baru Lembur PNS, Karena Sering Rapat Online Sampai Malam

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah sedang menyiapkan skema baru pemberian insentif lembur bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, skema baru itu diperlukan karena adanya pola kerja baru selama pandemi COVID-19.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan  Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, Senin (5/9/2022).

"Bisnis proses dan cara kerja sangat penting untuk diubah. Pola kerja baru dari Kemenkeu ini terlihat dari mulai ruang kerja yang sekarang didesain digital," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/9/2022).

Ia menjelaskan, selama pandemi jam kerja para pegawai Kemenkeu lebih fleksibel. Yakni yang awalnya berlangsung mulai 07.30 sampai 17.00 saat ini bahkan bisa hingga 23.00.

Baca Juga: Di Sidang Paripurna, Fraksi Demokrat Ingatkan Gaji PNS Tidak Naik Selama 3 Tahun

Jam kerja yang lebih panjang itu terjadi lantaran banyak rapat yang dilakukan pada malam hari sehingga para pegawai Kemenkeu perlu menambah jam kerjanya.

Meski pegawai melakukan rapat atau lembur secara online namun hal tersebut tetap akan mempengaruhi Kemenkeu dalam mendesain pemberian reward maupun punishment.

"Kita sekarang bisa rapat malam hari sesudah makan malam masing-masing dari rumah jadi jam kerja menjadi lebih lama. Meski memang kelihatannya aktivitas fisiknya tidak seperti dulu," tutur Bendahara Negara itu.

"Hal-hal seperti ini akan memunculkan pemikiran bagaimana sistem insentif yang harus kita desain dengan adanya perubahan flexible working hour dan working places," tambahnya.

Ia menyampaikan, Kemenkeu juga sudah membuat berbagai reformasi untuk mendukung work-life balance dari para pegawai di lingkungannya.

Baca Juga: Jokowi Teken Perpres Naikkan Tukin PNS BKN, Tertinggi Rp33 Juta

Di antaranya adalah dengan membangun satellite office sehingga karyawan bisa bekerja tanpa harus datang ke kantor masing-masing.

Satellite office ini telah tersedia di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Banten, Kompleks PKN STAN di Tangerang Selatan sekaligus Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Bekasi.

"Artinya karyawan kita (yang tinggal) di sub urban bisa bekerja di satellite office. Ini sangat mengurangi traffic mereka dan dari sisi work-life balance juga lebih baik," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu melanjutkan, implementasi pola kerja baru tersebut bisa membuat anggaran Kemenkeu lebih efisien.