Utusan PBB Tegaskan Tidak Akan ke Myanmar jika Tidak Bisa Berjumpa Suu Kyi

BANGKOK, KOMPAS.TV — Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar mengatakan, tidak akan lagi mengunjungi negara Asia Tenggara itu kecuali pemerintah militernya mengizinkan bertemu dengan pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.

Seperti dilaporkan Associated Press, Senin (5/9/2022), utusan khusus PBB itu, Noeleen Heyzer dari Singapura, juga memperingatkan tentang "kenyataan tragis bahwa sejumlah besar orang akan terpaksa melarikan diri" dari Myanmar untuk mencari keselamatan, dan masyarakat internasional harus membantu memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari tahun lalu dari pemerintah terpilih Suu Kyi, menjerumuskan negara itu ke dalam apa yang oleh beberapa pakar PBB digambarkan sebagai perang saudara.

Suu Kyi dan tokoh-tokoh penting di kabinet dan partainya ditangkap, dan sejak itu diadili atas berbagai tuduhan yang menurut para kritikus dibuat untuk menjauhkan mereka dari politik.

Berbicara pada sebuah seminar di Singapura yang diselenggarakan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, sebuah pusat penelitian studi Asia Tenggara, Heyzer menggambarkan penugasannya "upaya yang lebih luas oleh PBB, untuk segera mendukung jalur politik yang dipimpin Myanmar yang efektif dan damai, untuk kembali ke pemerintahan sipil berdasarkan kehendak dan kebutuhan rakyat."

Heyzer dituduh oleh pemerintah militer dan penentangnya karena terlalu banyak terlibat dengan pihak lain.

Baca Juga: Bos Junta Militer Myanmar Berkunjung ke Moskow dalam Lawatan Resmi

Dia menekankan "mandatnya sebagai aktor yang tidak memihak untuk terlibat dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, kawasan dan global, konsisten dengan prinsip-prinsip PBB."

Suu Kyi, seorang tokoh kunci dalam politik Myanmar selama empat dekade, bahkan selama 15 tahun sebelumnya dalam tahanan rumah, tidak terlihat di depan umum sejak pengambilalihan militer.

Satu-satunya orang yang memiliki akses padanya adalah para penculiknya, satu atau dua asisten pribadi dan pengacaranya.

Dia dipindahkan bulan lalu dari tahanan rumah di sebuah lokasi rahasia yang diyakini sebagai pangkalan militer di ibu kota, Naypyitaw, ke fasilitas yang dibangun khusus di penjara kota.

Sejauh ini Suu Kyi, 77 tahun, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, termasuk hukuman tiga tahun dengan kerja paksa yang dijatuhkan pekan lalu karena dugaan kecurangan pemilu.

Tentara berusaha membenarkan pengambilalihannya dengan mengeklaim bahwa pemilihan umum November 2020, yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi dengan telak, penuh dengan penyimpangan, sebuah tuduhan yang ditentang keras oleh para pengamat pemilihan.