Kompas TV internasional kompas dunia

Disidang soal Pelanggaran Masa Jabatan, PM Thailand yang Pimpin Kudeta 2014 Diskors

Rabu, 24 Agustus 2022 | 19:07 WIB
disidang-soal-pelanggaran-masa-jabatan-pm-thailand-yang-pimpin-kudeta-2014-diskors
Ilustrasi. Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha sepulangnya dari rapat kabinet di Bangkok, 23 Agustus 2022. Jabatan Prayuth Chan-ocha ditangguhkan per Rabu (24/8/2022) sembari pengadilan memproses gugatan yang menuduh PM Thailand itu melanggar masa jabatan. (Sumber: Sakchai Lalit/Associated Press)

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Vyara Lestari

BANGKOK, KOMPAS.TV - Mahkamah Konstitusi Thailand menskors Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dari jabatannya terhitung sejak Rabu (24/8/2022). Jabatan Prayuth ditangguhkan sembari pengadilan memproses gugatan yang menuduh PM Thailand itu melanggar masa jabatan.

Prayuth Chan-ocha meraih jabatan perdana menteri berkat kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra pada 2014. Pada 2019, ia memperpanjang masa jabatan melalui pemilu terbatas.

Konstitusi Thailand sendiri membatasi masa jabatan perdana menteri hingga delapan tahun. Kalangan oposisi menuduh Prayuth telah melanggar masa jabatan itu.

Menurut laporan BBC, beberapa tahun belakangan, Prayuth menghadapi tekanan menguat dari kalangan oposisi. Koalisi yang mendukungnya pun mulai berpaling.

Pada 2022, PM Prayuth dilaporkan telah menghadapi berbagai mosi tidak percaya, tetapi berhasil mempertahankan jabatan.

Baca Juga: Selat Taiwan dan Laut China Selatan Memanas, Angkatan Udara China dan Thailand Gelar Latihan Bersama

Sebagai Panglima Tentara Kerajaan Thailand, Prayuth merebut kekuasaan pada Mei 2014 dan menunjuk diri menjadi perdana menteri pada Agustus 2014.

Berdasarkan argumen periode itu, kalangan oposisi mengeklaim masa jabatannya telah melebihi delapan tahun.


 

Akan tetapi, pendapat berlainan disuarakan oleh pendukung politikus berusia 68 tahun itu. Pendukung Prayuth mengeklaim masa jabatannya harusnya dihitung sejak 2017, ketika konstitusi baru Thailand diterapkan.

Sebagian kalangan bahkan menganggap Prayuth baru secara sah berkuasa sejak 2019, membuka peluang memperpanjang masa kekuasaannya hingga 2027 mendatang.

Skorsing terhadap Prayuth membuat wakilnya, Prawit Wongsuwan akan menjadi perdana menteri interim.

Thailand sendiri sedianya akan menggelar pemilu sebelum Mei 2023. Namun, Prawit pernah menyatakan bahwa pemilu bisa digelar seawalnya pada November 2022.

Baca Juga: Tangani Kasus hingga Jebloskan Najib Razak ke Penjara, Hakim Agung Malaysia Diancam Mau Dibunuh

 

 


Sumber : BBC

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



Video Pilihan

BERITA LAINNYA


Close Ads x