Kompas TV bisnis kebijakan

Penghapusan Tenaga Honorer Diminta Dihitung, Tahun Depan Sangat Berat terkait Pilpres

Senin, 8 Agustus 2022 | 11:18 WIB
penghapusan-tenaga-honorer-diminta-dihitung-tahun-depan-sangat-berat-terkait-pilpres
Suasana acara makan malam para wali kota se-Indonesia dalam kegiatan Rakernas Apeksi XV di Kota Padang, Sumbar, Minggu (7/8/2022). (Sumber: Kompas.id/Yola Sastra)

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

PADANG, KOMPAS.TV – Kebijakan penghapusan tenaga honorer menimbulkan polemik. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi menyarankan ada waktu transisi.

Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto meminta penghapusan tenaga honorer ditinjau agar tidak dipaksakan dilaksanakan tahun depan. Mesti ada tahapan-tahapan setelah melalui pemetaan, ada data, penghitungan kebutuhan anggaran, dan berapa lama pemda bisa memenuhinya.

"Kami minta ada waktu transisi. Dihitung dulu sekarang. Kalau dipaksakan tahun depan, saya kira kecil kemungkinan, bisa memberatkan sekali. Kami akan membicarakan (lama masa transisi) ini dengan kementerian, apalagi memasuki masa pileg dan pilpres, apalagi banyak pejabat, jadi ini mendesak untuk diputuskan," tutur Wali Kota Bogor itu dalam Rapat Kerja Apeksi, Senin (8/8/2022), dikutip dari Kompas.id.

Bima menyebut, permasalahan belum siapnya pemerintah daerah terhadap penghapusan tenaga honorer ini merupakan kesalahan kolektif. Tiba-tiba sudah masuk tenggat, padahal sebenarnya kebijakan penghapusan tenaga honorer ini adalah amanat undang-undang (UU).

Baca Juga: Bupati Karanganyar Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang soal Penghapusan Honorer: Kita Butuh

 

"Tapi, tiba-tiba kita tidak siap. Jadi, ini tanggung jawab bersama," ucapnya.

Pasalnya, penghapusan tenaga honorer, dinilai Bima, akan besar dampaknya. Dari segi pembiayaan, akan membebani pemerintah kota. Pelayanan publik juga akan lumpuh jika dihapus semua.

Tenaga honorer tidak hanya pendidikan dan kesehatan, tetapi banyak sekali, antara lain di bidang keamanan dan kebersihan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak bisa dipaksakan sehingga perlu dibicarakan dalam rapat kerja.

Selain itu, Apeksi juga mengkaji dampak dari sejumlah undang-undang, seperti UU Cipta Kerja serta UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. "Nanti akan kami sampaikan ke pemerintah pusat hasil pemikiran dan gagasan kami," kata Bima.

Sebagaimana diketahui, Rangkaian Rakernas Apeksi XV di Padang berlangsung 7-10 Agustus 2022 yang dihadiri 95 wali kota se-Indonesia. Para kepala daerah itu akan membahas peran pemerintah kota dalam pemulihan ekonomi termasuk soal permintaan penundaan penghapusan tenaga honorer.

Selain rapat kerja pada 8 Agustus, rakernas juga diisi dengan kegiatan Indonesia City Expo, Youth City Changers, City Tour, Peresmian Tugu Apeksi, Ladies Program, Tanam Pohon Kebun Apeksi, Bersih-bersih Pantai, Pawai Budaya Nusantara, Lomba Marandang dan Teh Talua, serta Seminar Nasional Dinas Lingkungan Hidup.

Rakernas Apeksi XV ini untuk pertama kali diadakan kembali sejak pandemi Covid-19. Rakernas terakhir dilakukan pada 2019 di Kota Semarang, Jawa Tengah.



Sumber : Kompas TV/Kompas.id

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



Video Pilihan

BERITA LAINNYA


Close Ads x