Presiden Sri Lanka Ungkap Kesepakatan dengan IMF Diundur Akibat Kerusuhan

KOLOMBO, KOMPAS.TV - Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membantu negaranya keluar dari krisis ekonomi diundur ke bulan September. Hal ini disebabkan adanya kerusuhan selama beberapa pekan terakhir.

Presiden Ranil Wickremesinghe, dalam pidato pertamanya sejak dia dipilih oleh Parlemen pada 20 Juli lalu mengatakan, meskipun dia sebagai perdana menteri menargetkan kesepakatan akan terjadi pada awal Agustus, namun kini kesepakatan itu harus dimundurkan sebulan, seperti dilaporkan Associated Press, Sabtu (30/7/2022).

Wickremesinghe terpilih untuk menyelesaikan masa jabatan lima tahun pendahulunya Gotabaya Rajapaksa, yang melarikan diri ke Singapura setelah pengunjuk rasa yang marah karena kesulitan ekonomi menyerbu kediaman resminya dan menduduki beberapa gedung penting pemerintah.

Wickremesinghe mengatakan pembicaraan dengan IMF tentang paket penyelamatan tidak bergerak sejak insiden itu.

Sri Lanka mengumumkan pada bulan April, bahwa mereka menangguhkan pembayaran pinjaman luar negerinya karena kekurangan parah mata uang asing.

Negara kepulauan itu berutang USD51 miliar dalam utang luar negeri, di mana USD28 miliar harus dibayar pada tahun 2027.

Krisis mata uang menyebabkan kekurangan banyak barang impor penting seperti bahan bakar, obat-obatan dan gas untuk memasak.

Baca Juga: Bendera Kepresidenan Sri Lanka Dijadikan Seprai dan Sarung, Polisi Tangkap Lelaki Ini

Wickremesinghe pada hari Jumat (29/7/2022) menulis kepada 225 anggota parlemen yang bergabung dengan dirinya dalam pemerintahan multi-partai untuk bersiap menghadapi krisis.

Dia mengulangi permintaan itu pada hari Sabtu kemarin, dengan mengatakan bahwa menyalahkan mantan pemimpin tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi semua orang harus bersama-sama menghentikan negara agar tidak jatuh lebih jauh.

Wickremesinghe, enam kali menjabat perdana menteri dan seorang politikus veteran, tidak populer karena ia didukung oleh mayoritas anggota parlemen yang didukung oleh keluarga Rajapaksa, yang berkuasa dan memerintah Sri Lanka selama hampir dua dekade terakhir.

Banyak yang menuduh Wickremesinghe melindungi Rajapaksa, yang secara luas dipersalahkan atas korupsi dan kesalahan aturan yang menyebabkan krisis.

Wickremesinghe memerintahkan militer untuk membongkar kamp-kamp pengunjuk rasa yang didirikan di dekat kantor presiden selama lebih dari 100 hari.

Beberapa orang termasuk para pemimpin protes juga ditangkap dalam tindakan keras tersebut.