Ratusan Perusahaan Ikut Tender Proyek IKN, Gedung Sekretariat Presiden Dihargai Rp1,4 T

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tender untuk proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah dimulai. Untuk tahap awal, ada sedikitnya 7 proyek dengan nilai total Rp6,3 triliun yang ditawarkan.

Berdasarkan data Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, proyek yang ditawarkan di antaranya adalah Sekretariat Presiden dengan nilai Rp1,4 triliun yang diikuti oleh 182 badan usaha jasa konstruksi. Tender dimulai 7 Juli 2022 hingga 24 Juli 2022.

Kemudian proyek jalan tol sebesar Rp 3,5 triliun, dengan jumlah peserta tender sebanyak 122 badan usaha jasa konstruksi, sejak dimulainya proses lelang pada 13 Juli 2022 hingga 24 Juli 2022.

Proyek di IKN itu diminati baik olehswasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Corporate Secretary Waskita Karya, Novianto Ari Nugroho mengatakan, Waskita Karya sangat berminat untuk mengikuti tender-tender proyek di IKN.

Baca Juga: Bappenas Sebut Kereta Gantung Bisa Jadi Alternatif Transportasi di IKN

Novianto menyatakan, saat ini Waskita Karya telah membentuk tim khusus untuk persiapan proyek IKN.

“Waskita Karya menargetkan untuk mendapatkan kontrak baru dari IKN. Waskita Karya juga berminat untuk berpartisipasi pada tender proyek-proyek IKN, terutama untuk proyek infrastruktur dasar,” kata Novianto seperti dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (24/7).

Begitu juga dengan Adhi Karya, yang sudah membentuk tim internal, Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Farid Budiyanto menyampaikan, Adhi Karya berminat mengikuti tender proyek infrastruktur di IKN.

Lantaran, IKN merupakan pengembangan skala besar yang membutuhkan dukungan banyak pihak dan perencanaan yang matang.

"ADHI turut menargetkan beberapa proyek IKN yang sedang dilakukan tender oleh pemerintah," ucap Farid.

Baca Juga: Update Pembangunan IKN, Kepala Otorita Bambang Susantono Sebut Dimulai Agustus 2022

Sementara itu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang PUPR dan Infrastruktur Insannul Kamil mengatakan, pemerintah diharapkan dapat memberikan prioritas kepada perusahaan swasta lokal dibanding swasta asing pada tender lelang tersebut.

"Pemerintah harus memberikan memberi prioritas kepada pengusaha swasta nasional pada proyek konstruksi dan infrastruktur, untuk menjamin keberlangsungan kondisi pengusaha nasional di tengah krisis global terutama energi dan pangan pasti akan memberi dampak pada ekosistem industri konstruksi dan infrastruktur," tutur Insannul.

Keterlibatan swasta nasional di IKN, lanjut Insan, akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Di mana sektor ini cenderung menggunakan skema padat karya.

Baca Juga: Mahasiwa Unila Palsukan Tanda Tangan Gugatan UU IKN

Diharapkan proyek konstruksi IKN mampu mendorong perekonomian di tengah kondisi krisis pangan dan energi di dunia.

"Proyek konstruksi adalah padat karya yang akan melibatkan banyak tenaga kerja, pasti akan memiliki daya dorong besar untuk menggerakkan perekonomian nasional," ujarnya.