Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Pemerintah akan Atur Tata Kelola Sawit, Luhut: Jangan Coba-Coba Bermain Setelah Audit

Kompas.tv - 18 Juli 2022, 05:51 WIB
pemerintah-akan-atur-tata-kelola-sawit-luhut-jangan-coba-coba-bermain-setelah-audit
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Munas Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Jakarta (16/7/2022). (Sumber: Instagram @luhut.pandjaitan )
Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah terus berupaya mempercepat ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Luhut menyampaikan hal tersebut kepada para peserta musyawarah nasional (munas) Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Jakarta, akhir pekan kemarin.

"Saya hanya ingin lebih banyak mendengar keluhan sekaligus saran dari seluruh perwakilan masyarakat yang hadir. Pertanyaan yang paling banyak adalah “kapan kiranya harga TBS di tingkat petani dapat naik?" tulis Luhut di akun instagram pribadinya, Senin (18/7/2022).

"Saya terus menyampaikan bahwa kami akan terus membuka keran ekspor supaya harga TBS dapat kembali naik secara perlahan. Sawit yang notabene adalah sumber devisa strategis bangsa, harus diperbaiki tata kelolanya," tambah Luhut.

Baca Juga: Menko Luhut Jamin Lima Proyek Pariwisata Super Prioritas Tidak Mangkrak

Ia menyatakan, pemerintah saat ini akan melakukan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Yaitu mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia.

Tujuannya, untuk mendapatkan data dan informasi secara komprehensif tentang industri Kelapa Sawit. Luhut pun mengingatkan jangan sampai kelangkaan minyak goreng di dalam negeri kembali terulang.

Baca Juga: Sudah Diluncurkan, Minyak Goreng Kita Belum Beredar di Pasaran

"Untuk itu, saya sampaikan bahwa saya membutuhkan komitmen dari seluruh Bupati dan Kepala Desa yang hadir hari ini agar tidak mencoba bermain-main setelah audit ini berjalan, disamping juga pemerintah kedepan berkewajiban membuka Pabrik Kelapa Sawit bila ada daerah yang memilliki lahan seluas 7500 hektare. Hal ini dilakukan agar tidak ada permainan harga TBS di tingkat petani," jelas Luhut.

Ia meminta agar semua pihak terkait bisa bekerja sama dengan baik. Agar upaya pembenahan tata kelola sawit bisa memberikan dampak optimal bagi konsumen, petani, pedagang, pengusaha, dan semua pihak terkait lainnya.



Sumber :


BERITA LAINNYA



Close Ads x