Suharso Monoarfa Soal Pembangunan IKN: Investor Sudah Banyak yang Tanya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan sudah banyak investor yang ingin bergabung dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur.

Keterangan itu disampaikan Suharso seusai menggelar rapat terbatas soal percepatan pembangunan IKN bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri terkait, Senin (13/6/2022)

“Investor itu sudah banyak yang menanyakan, mungkin sebentar lagi kita akan bertemu, tapi kan mereka kan akan minta bagaimana? Pedomannya seperti apa? Nah pedomannya itu biar lebih tegas, kita minta pengarahan kepada Presiden,” kata Suharso.

“Nah tadi Bapak Presiden telah mengarahkan kepada kami dan dua minggu ke depan mudah-mudahan akan selesai, investornya banyak lah.”

Baca Juga: AHY Ingatkan Pemerintah: Pemindahan Ibu Kota Negara Jangan Sampai Gagal!

Dalam kesempatan tersebut, Suharso menuturkan pemerintah saat ini tengah menggodok kebijakan agar pembiayaan IKN tidak mengganggu APBN.

“Tadi membahas terkait percepatan pembangunan ibu kota negara, salah satu bentuk kebijakan untuk mendorong percepatan tersebut adalah sektor pembiayaan, bagaimana pembiayaan itu sedemikian rupa, pertama, tidak menganggu APBN,” ujarnya.

Terkait kebijakan itu, Suharso menyampaikan, pemerintah nantinya akan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pihak swasta hingga publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

“Jadi kita ingin memberikan peluang itu seluas-luasnya. Tetapi tentu kan harus diatur, peluang kepada swasta itu harus diatur, diatur pertama, bagaimana insentif dan apa disentifnya,” katanya.

“Jadi ada insentif dan ada disinsentif. Nah itu yang akan dilakukan dalam dua minggu ke depan. Apa saja yang akan kita siapkan untuk itu, baik itu menyangkut insentif fiskal maupun non fiskal.”

Baca Juga: Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara 20 Persen dari APBN, Bagaimana Sisanya?

Tidak hanya membahas soal pembiayaan, Suharso mengungkapkan, rapat terbatas juga membahas isu soal tanah.

“Soal tanah itu akan kita selesaikan sebagaimana diatur dalam undang undang diperlukan PP (peraturan pemerintah) untuk mengatur kewenangan khusus soal lahan. Lahan juga menjadi isu tadi, bagaimana lahan itu tidak hanya bisa diterbitkan sertifikat hak guna bangunan, tetapi juga bisa diterbitkan sertifikat hak milik di IKN,” ujarnya.

“Sehingga masyarakat luas juga bisa memiliki rumah, bisa memiliki properti ya untuk rumah. Tetapi yang untuk menyangkut misalnya kegiatan-kegiatan komersil usaha, tentu saja hampir di seluruh dunia tidak berlaku yang namanya sertifikat hak milik.”