Anggota Fraksi PDIP Minta Luhut Tidak Baper Respons Kritik dan Masukan: Abaikan yang Nyinyir Belaka

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marimves) Luhut Binsar Panjaitan diminta tidak baper (bawa perasaan) merespons pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPR RI.

Demikian Anggota Komisi 6 DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus merespons pernyataan Luhut di rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR perihal polemik kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur hingga Rp750.000.

“Pak Luhut kan harusnya tahu bahwa sudah tugasnya Anggota DPR melakukan pengawasan dan bentuknya bisa berupa kritik atau masukan,” kata Deddy, Jumat (10/6/2022).

“Seharusnya sebagai seorang pejabat senior beliau paham dan tidak mudah baper, tinggal pilih mana kritik yang argumentatif dan konstruktif dan abaikan yang bentuknya hanya kenyiyiran belaka.”

Baca Juga: PKS ke Luhut: Jadi Pejabat Publik Jangan Baperan

Deddy menuturkan sejak awal mengetahui persis kondisi Candi Borobudur dan perbaikan yang dilakukan selama ini.

Selama ini, pengelolaan Candi Borobudur memang terbukti tidak efektif dan terjadi kerusakan diakibatkan manajemen pemeliharaan dan pengawasan yang kurang optimal.

Di samping itu, Deddy juga paham manajemen pengelola Candi Borobudur tidak konsisten dalam melakukan pengawasan dan edukasi.

Padahal, hal tersebut mudah dilakukan, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan peralatan CCTV dan multi media.

“Jadi tidak boleh hanya menyalahkan pengunjung, manajemen juga harus berbenah,” ujarnya.

Deddy menegaskan dirinya juga tidak sepakat dengan rencana Kemenko Marimves menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur dengan dalih konservasi.

“Kalau masalahnya adalah konservasi maka yang harus dibatasi adalah jumlah pengunjungnya dan pengawasan terhadap pengunjung yang naik ke Candi, bukan dengan menaikkan tiket sehingga terkesan hanya orang kaya yang boleh naik,” katanya.

Baca Juga: Luhut Umumkan Pemerintah Akan Hapus Minyak Goreng Curah

Menurutnya, yang seharusnya dibatasi adalah volume orang yang berkunjung hingga menurunkan jumlah titik atau spot yang boleh diakses wisatawan, dan mengurangi frekewensi dimana orang boleh naik ke Candi.

“Jadi bukan menaikkan harga tiket secara tidak wajar. Kalau mau ditutup pun silakan kalau itu untuk kepentingan Candi Borobudur sebagai situs warisan untuk dunia. Atau hanya boleh digunakan untuk upacara keagamaan secara terbatas juga tidak masalah, kalau kondisinya memang sudah sangat mengkhawatirkan,” ucapnya.

“Tapi lagi-lagi, tolong jangan diskriminasi pengunjung yang boleh naik berdasarkan kemampuan membeli tiket yang mahal, itu tidak masuk akal,” tegas Deddy.