Kakanwil Sulsel Hadiri Penyerahan Zakat ASN Kemenkumham Ke Baznas

MAKASSAR, KOMPAS.TV – Kementerian Hukum dan HAM RI menyerahkan Zakat Fitrah dari seluruh Jajaran Aparatur Sipil Negara di Lingkungannya kepada Badan Amal Zakat Nasional (Baznas), Senin(25/04).

Dana Zakat yang berhasil dihimpung dari jajaran Kemenkumham sebesar Rp1.199.253.231 yang diserahkan oleh wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy O. S. Hiariej kepada pihak Baznas

Eddy O. S. Hiariej dalam sambutannya menyampaikan bahwa zakat merupakan kewajiban umat muslim yang dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi secara positif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh saudara-saudara kita yang menerimanya.

Eddy menambahkan, sebelumnya para pimpinan tinggi di Kemenkumham telah menghimbau kepada seluruh pegawai untuk menunaikan kewajiban berzakat, berbagi rejeki, dan kebahagiaan  melalui BAZNAS sehingga dana zakat dapat dikelola dengan professional dan teratur serta berdampak mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Diharapkan dana zakat yang dihimpun BAZNAS ini, dapat digunakan untuk membantu saudara-saudara kita terutama yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid 19 dan juga membantu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karenanya, Saya mengajak kepada para pemberi zakat untuk memberikan zakat melalui BAZNAS agar aman, teratur, dan tepat penyalurannya.” ajak Wakil Menkumham.

Sebelumnya, Wakil Ketua BAZNAS Mokhamad Mahdum menyampaikan bahwa sejak Presiden RI Joko Widodo meresmikan Gerakan Cinta Zakat, perolehan zakat di BAZNAS meningkat hampir 38 persen dibanding tahun lalu (2021). “Mudah-mudahan hari ini dengan pembayaran zakat fitrah oleh semua pegawai di Kemenkumham, akan diikuti dengan kebiasaan untuk membayarkan zakat-zakat yang lain,” ungkap Mahdum.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Liberti Sitinjak beserta Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, dan Seluruh Pegawai Kanwil Sulsel mengikuti kegiatan Penyerahan Zakat Fitrah Ramadhan 1443 H secara daring di Aula Kanwil Sulsel.

Dalam kesempatan ini, Kakanwil mengajak seluruh pegawai untuk berzakat, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu.