Mahfud MD Batalkan Rakor Penundaan Pemilu 2024, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah membatalkan rapat koordinasi (rakor) yang membahas mengenai penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu. Ya, itu kita batalkan," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/3/2022).

Dia menjelaskan, pembatalan dilakukan untuk menghindari isu liar terkait dirinya memimpin rapat penundaan Pemilu.

"Karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap,” jelasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun kembali menekankan bahwa pemerintah tetap fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024. 

“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol di DPR silahkan lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” tegasnya.

Sementara terkait diskusi penundaan Pemilu oleh partai politik, DPR, LSM dan ormas, Mahfud menyebut itu adalah hal lumrah untuk dilakukan.

Baca Juga: Mahfud MD Desak Polri Periksa Pendeta yang Minta 300 Ayat Alquran Dihapus: Bikin Orang Marah

“Bahwa Partai Politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silahkan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik," ujarnya.

Mengingat, di dalam negara demokrasi, kata dia, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda saat dulu zaman Orde Baru, di mana partai politik, LSM tidak boleh bicara.

Namun demikian, dia menegaskan, pemerintah akan bekerja secara profesional, dan tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden, Wapres, legislatif dan Pilkada serentak

"Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. Tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan,” kata dia. 

Diketahui, sebelumnya rakor tersebut direncanakan dilaksanakan Senin (21/3/2022) besok dan akan  mengundang KPU dan Bawaslu Kota Balikpapan.

Hal itu tertuang dalam surat bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 yang ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budi Utama pada Rabu (16/3/2022). 

Mahfud MD pun sebelumnya telah membenarkan adanya rencana kegiatan itu, dan mengatakan bahwa rakor tersebut bertujuan untuk menjawab isu mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.

"Jadi, itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan Pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," kata Mahfud MD dalam akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Jumat (18/3/2022). 

Namun karena rakor tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan isu liar, Mahfud pun kemudian membatalkan kegiatan tersebut.

Baca Juga: Tidak Diatur dalam Undang-Undang, Bisakah Big Data Jadi Alasan Menunda Pemilu 2024?