25 Tahun Lalu, NATO Tak Menganggap Rusia Musuh, Invasi ke Ukraina Kemungkinan Mengubah Segalanya

BRUSSEL, KOMPAS.TV - Setelah Perang Dingin berakhir, yang ditandai dengan runtuhnya negara Tirai Besi alias  Uni Soviet (kini Rusia)  hingga terpecah menjadi beberapa negara, NATO dan Rusia menandatangani NATO-Russia Founding Act, sebuah kesepakatan yang menjadi peta jalan bakal kerja sama NATO dan Rusia.

Kedua pihak sepakat bekerja sama demi “perdamian abadi” setelah ketegangan-ketegangan pada era Perang Dingin. NATO dan Rusia bahkan membuat dewan bersama sebagai wadah konsultasi dan pengambilan konsensus.

NATO dan Rusia sepakat membatasi penerjunan pasukan di Eropa, meningkatkan kontrol senjata, serta tranparansi tentang aktivitas militer masing-masing.

“NATO dan Rusia tidak menganggap masing-masing sebagai musuh. Mereka punya tujuan sama, yakni mengatasi jejak-jejak persaingan dan konfrontasi sebelumnya (Perang Dingin) dan memperkuat rasa saling percaya dan kerja sama,” demikian bunyi pembukaan NATO-Russia Founding Act yang ditandantangani pada 27 Mei 1997.

Pernyataan optimistis itu ditulis ketika hubungan negara-negara Barat dengan Rusia sedang mencair. Kini, setelah ratusan warga Ukraina tewas dan jutaan mengungsi akibat bombardir Rusia, dokumen tersebut seakan tak berarti lagi.

Baca Juga: Sadar Ukraina Tak Bisa Jadi Anggota NATO, Zelensky Legawa: Kami Harus Mengakuinya

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan pemimpin-pemimpin Barat kini secara terbuka memusuhi Moskow. 

Pada Rabu (16/3/2022), dalam pertemuan dengan jajaran menteri pertahanan NATO, Stoltenberg menyesali “invasi brutal” Rusia ke Ukraina. Ia pun menegaskan perang di Ukraina akan “mengubah lingkungan keamanan” dan “menghasilkan konsekuensi panjang bagi keamanan kita dan seluruh sekutu NATO.”

Pembicaraan di markas NATO di Brussel, Belgia, itu menghasilkan usulan dari jajaran menteri. Para menteri mengusulkan NATO memperkuat pertahanan di kawasan timur, yakni di Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Bulgaria, Rumania, dan Laut Hitam.

Tujuannya adalah mencegah Vladimir Putin memerintahkan invasi ke 30 sekutu NATO dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan.