Komnas HAM: Presiden Setuju Ada Dialog Damai dengan Tokoh Papua hingga Kubu Pro-Kemerdekaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menyetujui inisiasi Komnas HAM dalam melakukan perundingan dengan sejumlah pihak untuk penyelesaian konflik di Papua. Termasuk dengan kubu pro-kemerdekaan Papua.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan inisiasi dialog damai antara pemerintah RI dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan proses panjang dan sangat bergantung situasi politik, konflik, serta keamanan.

Komnas HAM mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang sudah menyetujui adanya dialog dalam penanganan konflik di Papua. 

Baca Juga: Khawatir Perubahan Status Teroris untuk KKB, Komnas HAM Ajak Selesaikan Konflik dengan Dialog Damai

Inisiasi Komnas HAM yang membuka dialog damai pemerintah dan kubu pro-kemerdekaan ini juga mendapat respons positif dari Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Kami akan melakukan dan minggu depan kita akan berangkat, inisiasinya kan prosesnya panjang. Aceh juga dulu kan prosesnya lama, butuh menemui ke mana-mana," ujar Taufan di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu (9/3/2022). Dikutip Kompas.com.

Taufan menambahkan kubu pro-kemerdekaan akan jadi kelompok prioritas untuk diajak berdialog damai. 

Pihaknya akan segera membuka komunikasi dengan Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda.

Baca Juga: Anggota Komisi I DPR Yan Mandenas soal Serangan KST di Puncak Papua: Penting untuk Evaluasi Keamanan

Selain itu, Komnas HAM juga akan melakukan pendekatan dengan para tokoh adat, gereja, dan lain-lain di Papua terkait permasalahan yang dirasakan.

Semisal pendekatan kepada tokoh adat mengenai perlindungan hak ulayat, begitu juga dengan tokoh gereja yang memiliki permsalahan tersendiri. 

Menurut Taufan jika tokoh-tokoh tersebut bersedia dialog dengan pemerintah dan Istana bersedia, maka dialog damai secara langsung antara kedua kubu bisa dilangsungkan.

Baca Juga: Pasangan Muda, Adit dan Putri Dedikasikan Hidupnya Jadi Tenaga Pendidik Anak-Anak di Papua

"Meskipun ini lembaga negara, istilahnya Indonesia, mereka masih sangat menghormati. Tim kita di sana sering bertemu dan saling kontak. Dan mereka bersedia, kalau difasilitasi Komnas HAM, mereka katakan bersedia," ujar Taufan.