Sekjen PDIP: Penundaan Pemilu akan Ciptakan Krisis dan Merusak Kualitas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan periodisasi presiden per lima tahun itu dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepimimpinan nasional di Indonesia. 

Oleh sebab itu, usulan penundaan pemilu akan menciptakan krisis yang berkepanjangan di Tanah Air.

"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (9/3/2022). 

Baca Juga: Usulan Penundaan Pemilu, Pengamat: Menandakan Demokrasi Indonesia dalam Keadaan Bahaya

Selain itu, tidak ada hal yang mendesak bagi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menuda pelaksanaan Pemilu 2024. 

Menurut dia, bila Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk menunda pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi. 

"Kalau Perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amendemen," kata Hasto 

Hasto juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Hasto juga melihat Presiden Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok. 

"Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Tak Kunjung Bersikap Soal Penundaan Pemilu, PDIP: Pemimpin Itu Jawabannya Sekali, Tak Berubah

Bagi PDIP, lanjut Hasto, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Hal itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai yang selalu taat pada konstitusi. 

"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," katanya.