2 Kali Tolak Perpanjangan Masa Jabatan, Kini Soal Penundaan Pemilu Jokowi Sebut Tunduk ke Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS TV - Wacana penundaan Pemilu 2024 terus menjadi perbincangan hangat di publik beberapa hari terakhir. Hal ini setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menggaungkan gagasan tersebut. 

Gagasan ini bukan untuk pertama kalinya muncul di publik. Sejak digaungkannya isu amendemen UUD 1945 pada Desember 2019 lalu publik kian dihebohkan kalau jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diperpanjang atau menjadi tiga periode. 

Jokowi Sebut Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Seperti ingin Menjerumuskannya

Kepala Negara pun saat itu dengan lantang menolak adanya wacana tersebut. Jokowi pun curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

Baca Juga: Jokowi Dinilai Lambat Respons Wacana Penundaan Pemilu, Ini Kata Pengamat Politik

"Kalau ada yang usulkan itu ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019), dilansir Youtube KompasTV.

Jokowi menegaskan, sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Sekarang kenyataannya seperti itu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," katanya. 

Baca Juga: Sorotan Berita: Jokowi Tanggapi Wacana Penundaan Pemilu hingga Gencatan Senjata Rusia di Ukraina