Ngabalin Respons Tudingan Demokrat Jokowi Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Itu Tuduhan Murahan dan Sampah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pernyataan yang menyebutkan istana berada di dalam usulan penundaan pemilu adalah tuduhan murahan dan sampah.

Ngabalin pun mengingatkan kepada pihak yang menyampaikan untuk tidak membuat framing dalam bentuk tuduhan karena sikap Presiden Jokowi tegak lurus pada konstitusi.

Demikian Ali Mochtar Ngabalin merespons tudingan politisi Partai Demokrat Benny Kabur Harman yang menyebut Jokowi dan cukong-cukongnya ada dibalik usulan penundaan pemilu 2024 dalam Program Satu Meja The Forum KOMPAS TV, Rabu (2/3/2022).

“Jangan membuat framing dalam bentuk tuduhan-tuduhan yang murahan, itu tuduhan sampah ya,” ucap Ngabalin.

Baca Juga: Demokrat Sebut Jokowi dan Cukong-cukongnya Ingin Pemilu 2024 Ditunda: Lempar Batu Sembunyi Tangan

Ngabalin menuturkan pemerintah dalam hal ini Kemendagri, lalu KPU selaku penyelenggara telah membuat satu ketetapan keputusan politik bahwa Pemilu dilakukan tanggal 14 Februari 2024.

KPU juga telah membuat regulasi turunannya untuk menterjemahkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Maret 2019 tentang pemilu.

“Artinya apa? Ini sudah jelas dia punya susunan jadwal dengan pernyataan bapak presiden, berkali-kali beliau menyampaikan,” ujar Ngabalin.

“Sehingga, kalau wacana ini dibincangkan di ruang publik atau di warung kopi oleh elit-elit partai oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia jangan anda bahwa ini kepada istana dan Presiden Jokowi,” sambungnya.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Tolak Penundaan Pemilu: Itu Tuntutan Reformasi

Ngabalin pun mengingatkan agar opini terkait usulan penundaan pemilu tidak dikembangkan karena berpotensi melahirkan makna yang menyesatkan publik.

“Ingat opini ini akan membuat satu framing yang melahirkan makna yang menyesatkan publik jangan mengganggu ruang publik, karena pernah bapak-bapak adalah anggota yang terhormat pikiran, otak, dan hatinya adalah hati yang dituntun oleh Tuhan,” tegas Ngabalin.

“Jadi jangan berwacana, jangan beropini dengan pilihan-pilihan kata yang membuat sesat publik,” tambahnya.

Ngebalin menambahkan, sikap Presiden Jokowi jelas tunduk dan patuh tegak lurus pada ketetapan undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 7 tentang pelaksanaan Pemilu begitu juga turunannya.

Baca Juga: NU dan Muhammadiyah Diminta Tegas soal Penundaan Pemilu, Jangan Kehilangan Nalar Kritisnya

“Jadi kalau ini pimpinan partai politik berpendapat, berwacana, kemudian kemungkinan mereka akan menunda lain-lain karena regulasinya ada di sana, kenapa Anda bawa ke istana? Kenapa anda bawa kepada Presiden?,” kata Ngabalin.

“Saya mau bilang pakai narasi dan otak yang bersih agar jangan membuat publik itu tersesat di alam yang terang benderang gitu,” tambahnya.