HNW Tolak BPJS Kesehatan Jadi Syarat Wajib untuk Calon Jemaah Haji dan Umrah

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menolak penerapan syarat administratif baru berupa kepesertaan aktif BPJS Kesehatan bagi para calon jemaah umrah dan haji khusus.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Politikus PKS itu menilai, kepemilikan kartu BPJS Kesehatan aktif untuk calon jemaah umrah tidak relevan dan akan  memberatkan mereka yang yang sudah tertunda keberangkatannya selama pandemi covid-19. 

Baca Juga: Kata Polri Soal Bikin SIM, STNK, hingga SKCK Wajib Jadi Peserta BPJS Kesehatan

"Serta menimbulkan inefisiensi bagi para calon jemaah umrah dan haji khusus yang  pada umumnya telah memiliki kartu asuransi jaminan kesehatan pribadi," kata Hidayat seperti dikutip dari laman mpr.go.id, Rabu (23/2/2022).

Ia menyatakan, dirinya mendukung adanya program BPJS Kesehatan, karena memang banyak manfaatnya untuk warga. Namun, program yang prinsipnya sukarela itu mestinya tidak diwajibkan untuk hal-hal yang tidak relevan.

"Penambahan aturan seperti itu malah menambah masalah besar yang sebelumnya dikeluhkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Juga tidak sesuai dengan janji Presiden Jokowi untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi," ujar politikus asal Klaten, Jawa Tengah itu. 

Menurut dia, untuk mensukseskan program BPJS Kesehatan dengan semangat gotong royong, Presiden Jokowi seharusnya lebih fokus dan rinci membuat Inpres untuk memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan dan layanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas rujukan BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Urus SIM, STNK Hingga SKCK Wajib Pakai BPJS Kesehatan! 

"Bukan malah membuat aturan tambahan yang justru menambah beban kepada birokrasi juga kepada kelompok masyarakat yang tak langsung terkait. Seperti para jemaah umrah dan haji khusus, yang umumnya  sudah punya kartu asuransi mandiri di luar BPJS Kesehatan,” kata pria yang karib disapa HNW itu.