Sejumlah Petinggi BUMN Diusir DPR, Fahri Hamzah: Direksi BUMN Tak Perlu Layani DPR!

JAKARTA, KOMPAS.TV – Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengomentari soal pengusiran sejumlah petinggi BUMN oleh DPR RI.

Fahri Hamzah mengusulkan Rapat Dengar Pendapat di DPR yang mengundang BUMN dihentikan. Menurutnya, hal ini hanya akan lebih berimbas buruk karena BUMN justru bermental politik bukan profesionalisme direksi.

Fahri Hamzah juga mengusulkan DPR hanya boleh memanggil komisaris BUMN serta tak berbicara soal teknis korporasi. Hal ini ia utarakan di akun Twitternya.

Baca Juga: Fahri Hamzah Tantang Giring Hadapi Anies Tanpa Bawa Jokowi

"Jadi Direksi BUMN tidak perlu melayani @DPR_RI dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja ya kuasa ada di @KemenBUMN. Kalau mau manggil korporasi ya harusnya diwakili komisaris dan itu hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham. Bukan teknis!" tulis Fahri Hamzah.

"Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi @DPR_RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yg bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek," ujarnya

Video Editor: Faqih Fisabilillah