Firli Bahuri Sebut KPK Akan Ikut Awasi Pembangunan IKN Baru!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Seusai menggelar pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa; Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan lembaganya akan ikut mengawasi proses pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

KPK akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk mencegah terjadinya korupsi dana pembangunan ibu kota baru.

Untuk mencegah kebocoran dana pembangunan IKN, Firli meminta pemerintah melakukan persiapan dan perencanaan yang baik.

Ya, setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan oleh DPR menjadi Undang-Unpdang, pemerintah mulai menyiapkan proses pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Juga: Kawal Pembangunan IKN Baru, Kodam VI/Mulawarman Siapkan 6 SSK untuk Berjaga

Sementara itu, untuk menjaga proses pembangunan IKN, Kodam 6 Mulawarman membantu menyiapkan penjagaan keamanan.

Setidaknya, ada enam satuan setingkat kompi (SSK) yang setara dengan sekitar 600 pesonel akan disiapkan utuk membantu menjaga pembangunan IKN baru.

Pekan ini, Pangdam 6 Mulawarman, Mayjen Teguh Pudjo Rumekso, mulai memetakan penempatan titik pos pengamanan di lokasi pembangunan IKN baru.

Di antaranya titik pembangunan Istana Presiden serta Bendungan Sepaku Semoi sebagai sarana penunjang IKN.

Pembangunan tahap pertama IKN rencananya akan difokuskan pada akses ke lokasi ibu kota.

Pada tahap awal juga ditargetkan infrastruktur dasar utama selesai dibangun dan beroperasi; seperti air hingga energi untuk 500.000 penduduk.

Baca Juga: Ini Masukan Tokoh dan Masyarakat Adat Kalimantan Buat Presiden Jokowi Soal Pembangunan IKN Baru