Kompas TV video vod

Sejauh Mana Kesiapan Indonesia Ambil Alih Pelayanan Ruang Udara FIR dari Singapura?

Jumat, 28 Januari 2022 | 12:15 WIB

Penulis : Edwin Zhan

KOMPAS.TV - Pengelolaan FIR di wilayah NKRI oleh Singapura berawal sejak tahun 1946.  

Ketika Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut Sektor A, B, dan C.

Saat itu, Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan. Karenanya, ICAO menilai bahwa kala itu, Indonesia yang sedang merintis penerbangan belum siap secara infrastruktur.

Baca Juga: Pengelolaan FIR Wilayah NKRI Sudah Dimiliki Singapura Sejak 1946, Apakah Indonesia Siap Ambil Alih?

Usai Indonesia meneken kerja sama ekstradisi dengan pemerintah Singapura, Selasa (25/1), kebijakan soal pelayanan navigasi penerbangan ruang udara menjadi sorotan.

Meski demikian, berdasarkan informasi dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI, serta informasi beredar dari media Singapura; Singapura masih memegang otoritas ruang udara di Kepulauan Riau, yakni setinggi 0-37.000 kaki.

Hal tersebut dijelaskan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana.

Hikmahanto menjelaskan, ruang udara di ketinggian tersebut justru merupakan wilayah strategis karena merupakan jalur keluar masuk penerbangan internasional, menuju dan dari, Bandara Changi, Singapura, Batam, dan sekitarnya.

Apalagi, delegasi ini dimiliki Singapura selama 25 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Tak alpa, DPR pun angkat bicara; Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin menyebut, evaluasi atas FIR harus dilakukan secara berkala.

Pantauan juga wajib, seiring perbaikan sarana dan prasarana penerbangan.

Pelayanan ruang udara (FIR) merupakan suatu daerah dengan dimensi tertentu; lengkap dengan pelayanan informasi penerbangan atau (flight information service) dan pelayanan kesiagaan (alerting service).

Lebih lengkap soal polemik kendali ruang udara, Kompas TV sudah bersama Pengamat Penerbangan, Gerry Soejatman; Pengamat Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini;  dan Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Rizaldi.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:56
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19