Kompas TV video vod

Pakar Hukum Pidana: Di Zaman Milenial, Kok Ada Perbuatan Kolonial Bertameng Sosial?

Kamis, 27 Januari 2022 | 12:15 WIB

Penulis : Edwin Zhan

LANGKAT, KOMPAS.TV - Bagaimana dengan penyelesaian kasus dugaan perbudakan modern Bupati Langkat di tengah korupsi yang menjeratnya?

Lembaga Swadaya Masyarakat Migrant CARE melaporkan temuan kerangkeng manusia di lahan belakang rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ke Komnas HAM.

Temuan ini berdasarkan informasi warga sekitar, menyusul penangkapan sang bupati oleh KPK.

Di dalam kerangkeng yang terkunci itu, ditemukan ada 40 orang yang diduga dipekerjakan di ladang sawit milik Bupati Langkat.

Kerangkeng itu diklaim sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba bagi warga Langkat.

Namun, dugaan praktik perbudakaan itu dibantah mantan penghuni kerangkeng, Jimmy.

Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan atas dasar permintaan warga binaan, dengan didukung fasilitas yang memadai; mulai dari kebutuhan makanan hingga kesehatan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat pun mengumpulkan warga yang sebelumnya dikurung untuk dilakukan asesmen dan evaluasi.

Dari 40-an, hanya tujuh orang yang datang untuk menjalani asesmen dan evaluasi BNN.

BNN memastikan kerangkeng di rumah Bupati Langkat bukan tempat rehabilitasi.

Hal ini karena kondisi dua ruangan kerangkeng tidak memenuhi syarat untuk dijadikan tempat rehabilitasi pecandu narkoba.

Kerangkeng yang dihuni puluhan warga itu, ternyata sudah ada sejak 10 tahun terakhir.

Dengan ruangan berukuran sekitar 6 kali 6 meter, yang dihuni 40 orang warga.

Benarkah ini semua hanya kedok sebagai praktik perbudakan modern? Dan bagaimana dengan proses hukumnya?

Kompas TV akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring, di antaranya  Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik; Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil; dan Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:19
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19