IMF Sebut RI Sukses Tangani Pandemi dan Pulihkan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Dana Moneter Internasional (IMF) mengapresiasi  strategi pengelolaan kebijakan makro dan fiskal Indonesia, dalam pengendalian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Dalam laporan sementara (Concluding Statement) IMF yang dirilis hari Ini, Rabu (26/1/2022), Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang sukses menangani pandemi dan memulihkan ekonomi, tanpa mengorbankan stabilitas keuangan dan fiskal jangka menengahnya.

"Pemulihan lebih cepat menjadi dasar IMF menilai konsolidasi fiskal menuju defisit APBN paling tinggi 3 persen PDB di Tahun 2023 sebagai langkah yang tepat. IMF memandang kebijakan ini membawa Indonesia semakin kredibel di mata pelaku pasar," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu, dalam siaran pers Rabu (26/1/2022).

Dalam laporannya, IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5.6 persen di tahun 2022 dan menguat ke 6 persen di tahun 2023.

Baca Juga: Bansos dan Program Perlindungan Sosial Dianggap Ampuh Kurangi Kemiskinan

Namun, IMF menyarankan pemerintah untuk tetap waspada atas peningkatan sejumlah risiko eksternal. Diantaranya gelombang baru penyebaran Covid-19, meningkatnya tekanan inflasi global, serta pengetatan pasar keuangan global.

Febrio pun menjelaskan beberapa indikator yang dilihat IMF sebagai keberhasilan pemerintah Indonesia. Menurutnya, kinerja fiskal atau APBN meningkat karena efektivitas kebijakan pemerintah dan kenaikan harga komoditas dunia.

Hal itu membuat pendapatan negara meningkat sangat tinggi, terutama disumbang oleh meningkatnya kinerja penerimaan perpajakan yang berhasil melampaui target tahun 2021.

"Defisit APBN dapat ditekan hingga 4,65 persen PDB, jauh lebih rendah dibandingkan target awal sebesar 5,7persen PDB," ujar Febrio.

Baca Juga: Bandara Halim Ditutup Mulai Hari Ini, Citilink Alihkan Penerbangan

IMF memproyeksikan defisit fiskal sebesar 4 persen terhadap PDB di tahun 2022, lebih rendah dari defisit yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar 4,85 persen.

Dari aspek moneter, IMF menyarankan agar kebijakan moneter yang akomodatif tetap dilanjutkan untuk mendukung pemulihan, dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian seperti stabilitas harga-harga atau inflasi.

IMF juga menyarankan agar kerja sama berbagi beban antara Pemerintah dan BI dalam rangka pembiayaan penanganan pandemi dapat dihentikan di akhir 2022.

Sesuai yang direncanakan serta amanat UU No.2/2020, tentunya mempertimbangkan kinerja fiskal yang sudah menguat.