Kompas TV nasional hukum

KPK Siap Bantu Kepolisian Soal Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Nonaktif

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:24 WIB
kpk-siap-bantu-kepolisian-soal-penemuan-kerangkeng-manusia-di-rumah-bupati-langkat-nonaktif
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat memberikan keterangan pers di Gedung Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Selatan, Kamis (17/6/2021). (Sumber: Tribunnews/Jeprima)

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap bekerja sama dengan polisi terkait penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Paranginangin.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, KPK memiliki dokumentasi mengenai ruangan mirip sel tahanan yang ada di rumah tersangka Terbit Rencana Paranginangin.

Dokumentasi KPK itu diambil saat tim akan menangkap Terbit yang diduga menerima suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, Sumatera Utara serta saat melakukan pengeledahan. 

Baca Juga: Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat, Diduga Para Pekerja Alami Penyiksaan

"Penyelidik KPK memang menemukan ruangan sebanyak dua ruang, yang terlihat seperti ruang berkerangkeng di area dalam pagar rumah Bupati Langkat," ujar Ghufron dalam keterangan tertulis, Selasa (25/1/2022).

Ghufron menambahkan, meski tim KPK telah melihat bangunan mirip sel tahanan, fokus KPK saat itu yakni mencari dan menemukan Terbit yang diduga terlibat suap pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Pemkab Langkat.

Namun, sambungnya, tim penyelidik KPK sempat melakukan dokumentasi penggeledahan. 

Menurut Ghufron, KPK bersedia bekerja sama dengan penegak hukum lain untuk memberikan keterangan dan dokumentasi yang dimiliki terkait keberadaan ruang kerangkeng manusia di kediaman tersangka Terbit. 

Baca Juga: Mabes Polri: Sebagian Warga Binaan di Sel Tahanan Pribadi Bupati Langkat Dipulangkan ke Keluarga

"KPK akan terbuka untuk bekerja sama dan akan men-support penegak hukum lainnya jika membutuhkan keterangan dan dokumentasi yang KPK miliki," ujar Ghufron.


Sumber : Kompas TV

REKOMENDASI UNTUK ANDA

Powered by



BERITA LAINNYA


Close Ads x