Kompas TV nasional hukum

Bupati Banjarnegara Bantah Dakwaan JPU Terima Suap Rp18,7 Miliar dan Gratifikasi Rp7,4 Miliar

Selasa, 25 Januari 2022 | 15:27 WIB
bupati-banjarnegara-bantah-dakwaan-jpu-terima-suap-rp18-7-miliar-dan-gratifikasi-rp7-4-miliar
Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono membantah seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). (Sumber: Instagram/@budhisarwono)

Penulis : Nurul Fitriana | Editor : Gading Persada

SEMARANG, KOMPAS.TV - Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono membantah seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang digelar secara hybrid di Pengadilan Tipikor Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (25/1/2022).

Menurut Budhi Sarwono yang mengikuti sidang secara daring dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, dirinya tidak pernah melakukan seperti apa yang didakwakan JPU.

"Saya tidak pernah melakukan seperti apa yang didakwakan JPU," kata Budhi Sarwono seperti diwartakan Antara, Selasa (25/1/2022).

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Heradian Salipi mengatakan, terdakwa satu Budhi Sarwono dan terdakwa dua Kedy Afandi dari pihak swasta, dinyatakan ikut serta dan mengatur tiga perusahaan untuk memperoleh proyek yang dibiayai oleh APBD setempat.

Tiga perusahaan tersebut meliputi PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro, dan PT Bumi Redjo.

Dakwaan JPU terhadap Budhi Sarwono lantaran telah menerima suap sebesar Rp18,7 miliar dan gratifikasi sebanyak Rp7,4 miliar yang diduga sebagai fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.

Baca Juga: Bupati Banjarnegara Jadi Tersangka Korupsi, Ini Pesan dari Gubernur Ganjar Pranowo

"PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro, dan PT Bumi Redjo, tempat terdakwa satu selaku penerima manfaat dari perusahaan tersebut memperoleh pekerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp93,9 miliar serta mendapatkan keuntungan finansial dari paket pekerjaan dengan total Rp18,7 miliar," kata JPU.

Oleh sebab itu, atas perbuatannya kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 12 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait sidang lanjutan perkara korupsi Budhi Sarwono, Pengadilan Tipikor Kota Semarang akan kembali menggelar pada Jumat (4/2/2022). Adapun agendanya yaitu mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh JPU.

Sumber : Antara


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:41
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19