Kompas TV regional hukum

Kades Seluma Bengkulu Diperiksa Soal Dugaan Tambang Pasir Besi Ilegal

Jumat, 21 Januari 2022 | 02:35 WIB
kades-seluma-bengkulu-diperiksa-soal-dugaan-tambang-pasir-besi-ilegal
Ilustrasi - Polda Bengkulu masih melakukan penyelidikan lebih lanjut soal dugaan aktivitas ilegal tambang pasir besi tersebut. Termasuk terkait aksi demo yang terjadi beberapa waktu lalu. (Sumber: Kompas.tv)

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Hariyanto Kurniawan

KOTA BENGKULU, KOMPAS.TV - Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu memanggil Kepala Desa Pasar Seluma terkait dugaan aktivitas ilegal pertambangan pasir besi oleh PT Faming Levto Bakti Abadi di Kabupaten Seluma.

"Kades tersebut hanya dimintai keterangan terkait pertambangan minerba atau aktivitas pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi," kata Kabid Humas Polda Kombes Pol Sudarno di Bengkulu, Kamis (20/1/2022), seperti dikutip dari Antara.

Adapun pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut yang berkaitan dengan dugaan aktivitas ilegal tambang pasir besi tersebut. Termasuk terkait aksi demo yang terjadi beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Direktur Walhi Bengkulu Abdullah Ibrahim Ritonga mengatakan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan laporan yang  dilayangkan pihaknya terkait dugaan aktivitas ilegal pertambangan pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi di Desa Pasar Seluma.

Dalam hal ini, PT Faming Levto Bakti Abadi masuk di dalam kawasan cagar alam pasar Seluma. Kemudian Perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) berlisensi Clean and Clear (CnC) PT Faming Levto Bakti Abadi bermasalah pada 2016.

Diduga aktivitas tambang dimulai pada Desember lalu, namun pada 2011 aktivitas sempat berhenti dan sejak 2011 hingga 2021 tidak ada aktivitas apapun.

Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa Puluhan Ibu Tolak Beroperasinya Tambang Pasir Besi di Seluma

“Pada 6 Januari lalu kita dimintai keterangan oleh Polda Bengkulu terkait laporan tersebut kepada perusahaan tambang pasir besi seperti alasan dan sebagainya," terang Ibrahim.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Bengkulu – Lampung, sekitar 4,8 hektare lahan pertambangan pasir tersebut tumpang tindih dengan kawasan konservasi Cagar Alam di Desa Pasar Seluma.

Selain itu, dari hasil audit KPK bahwa dokumen Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2019 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu dan kawasan pesisir termasuk zona rawan bencana sehingga harus dilindungi dari industri ekstraktif

Sumber : Antara


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:39
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19