Subsidi Energi Bengkak, Sri Mulyani: Rakyat Terlindungi, APBN yang Memikul Bebannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, subsidi energi di tahun ini membengkak. Sejak Januari-November 2021, subsidi energi mencapai  Rp102,5 triliun. Jumlah itu naik 15,7 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang sebesar Rp88,6 triliun.

Menurut Sri Mulyani, baiknya subsidi energi disebabkan kenaikan harga komoditas, seperti minyak dan gas. Serta peningkatan konsumsi barang-barang subsidi di masyarakat, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan juga listrik.

"Kenaikan konsumsi barang-barang yang disubsidi pemerintah tentu menaikkan anggaran subsidi pemerintah. Ini juga disebabkan karena harga yang meningkat. Jumlah subsidi naik dari Rp 88,6 triliun tahun lalu sekarang mencapai Rp 102,5 triliun atau naik 15,7%. Rakyat terlindungi, namun APBN harus memikul bebannya," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers virtual APBN KiTA, Selasa (21/12/2021).

Baca Juga: WNI Ngeluh Mahal, Cek Daftar Tarif Resmi Hotel Karantina

Realisasi penyaluran subsidi energi tersebut telah mencapai 92,7 persen dari pagu anggaran subsidi energi tahun ini.

Selain kenaikan harga energi, naiknya subsidi juga disebabkan meningkatnya penyaluran subsidi. Sri Mulyani merinci, BBM solar penyalurannya naik dari 11,9 juta kilo liter (kl) menjadi 13,13 juta kl.

LPG tabung 3 kg penyalurannya naik dari 5.887,6 juta kg menjadi 6.176,9 juta kg. Kemudian pelanggan listrik subsidi juga naik dari 36,83 juta, menjadi 38,1 juta pelanggan. Begitu juga dengan volume konsumsi listrik subsidi naik dari 50,83 Twh menjadi 52,2 Twh.

Baca Juga: Anies Revisi UMP, Ketua Apindo: Pelanggaran Jadi Catatan, Apalagi Kalau Mau Nyapres

Kenaikan juga terjadi pada subsidi non energi, yang jumlahnya mencapai Rp61,9 triliun, naik 0,8 persen dari posisi November 2020 sebesar Rp61,4 triliun.

Salah satu penyebab naiknya subsidi non energi adalah subsidi bunga KUR, yang naik dari 5,24 juta debitur menjadi 7,02 juta debitur. Sedangkan  Rp167,84 triliun menjadi Rp265,87 triliun.