China dan Rusia Tak Diundang KTT Demokrasi, Biden: Xi Jinping dan Putin Rusak Sistem Demokrasi

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan perlunya upaya keras untuk melindungi nilai-nilai demokrasi. Hal itu diungkap Biden pada KTT untuk Demokrasi yang dihadiri 100 kepala negara, pejabat tinggi, pegiat HAM, jurnalis, pemimpin bisnis secara online, Kamis (9/12/2021), seperti dilansir Bloomberg yang dikutip Straits Times.

"Demokrasi membutuhkan juara," kata Biden kepada hadirin di KTT untuk Demokrasi itu.

"Data yang kami lihat sebagian besar mengarah ke arah yang salah," katanya. Erosi nilai-nilai demokrasi, imbuh Biden, "diperburuk oleh tantangan global yang lebih kompleks dari sebelumnya, dan memerlukan upaya bersama untuk mengatasi masalah ini".

Pada KTT yang menjadi prioritas Joe Biden untuk tahun pertama kepresidenannya, Biden berulang kali mendesak bahwa Amerika Serikat dan sekutu yang berpikiran sama perlu menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi adalah kendaraan yang jauh lebih baik untuk masyarakat daripada otokrasi, seperti dilansir Associated Press.

Pejabat pemerintahan Biden mengatakan, Amerika Serikat bersama negara-negara lain yang hadir pada pertemuan puncak KTT akan mengumumkan sanksi baru untuk menghukum pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi.

Biden juga berjanji Amerika Serikat akan menyediakan dana sebanyak US$24 juta tahun depan untuk agenda menopang demokrasi di seluruh dunia.

Biden berpendapat, para otokrat, terutama Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin, bekerja untuk merusak sistem demokrasi. Kedua negara tersebut tidak diundang ke acara KTT.

China dan Rusia mengabaikan pertemuan itu, dengan para duta besar untuk Amerika Serikat dari kedua negara, Rusia dan China, bersama-sama menulis sebuah artikel yang menuduh Amerika Serikat dan norma-norma internasional yang didukungnya "jelas anti-demokrasi".

Biden menjadi tuan rumah KTT pada saat yang rapuh bagi demokrasi Amerika Serikat, dimana mantan presiden Donald Trump terus-menerus berupaya merebut kekuasaan yang dianggapnya sudah dicuri dari dirinya.

Baca Juga: China Kecam Biden Undang Taiwan ke KTT Demokrasi: Kesalahan Besar

"Di sini, di Amerika Serikat, (kami) membutuhkan upaya terus-menerus untuk memperbarui demokrasi, (dan) memperkuat institusi demokrasi kami," kata Biden hari Kamis, (09/12/2021).

Keputusan Amerika Serikat tentang siapa yang diundang ke KTT menimbulkan kontroversi. Taiwan adalah salah satu demokrasi Asia yang lebih hidup, tetapi tidak secara resmi diakui sebagai negara berdaulat oleh Amerika Serikat dan sebagian besar negara lain. Sementara, China mengecam karena Taiwan diundang ke acara tersebut.

Di beberapa negara undangan lainnya, termasuk Brasil, Filipina, dan Polandia, baru-baru ini dianggap terjadi erosi institusi demokrasi.

China sangat agresif membuat acara KTT tandingan dimana pekan lalu menjadi tuan rumah Forum Internasional tentang Demokrasi yang menarik peserta dari 120 negara dan entitas lain, menurut media pemerintah China.

Dalam sebuah buku putih, Beijing menegaskan China adalah "demokrasi yang berhasil", terlepas dari aturan satu partainya yang, bagi banyak pengamat, akan mendiskualifikasi China dari kategori negara demokrasi.

Menjelang KTT, pemerintahan Biden hari Senin mengumumkan langkah-langkah baru untuk memerangi korupsi global.

Departemen Keuangan Amerika Serikat akan mulai mengembangkan aturan untuk memperluas persyaratan pelaporan untuk pembelian real estat secara tunai, sementara Departemen Pertahanan dan lembaga lainnya akan mulai lebih mempertimbangkan risiko korupsi saat mereka mendistribusikan bantuan keamanan dan bantuan kemanusiaan.

"Kita harus membela nilai-nilai yang menyatukan kita, untuk membela keadilan bagi semua, untuk kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, kebebasan beragama," kata Biden.