Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Perubahan Iklim Disebut Bisa Timbulkan Kerugian Negara Hingga Rp 115 Triliun

Rabu, 8 Desember 2021 | 20:13 WIB
perubahan-iklim-disebut-bisa-timbulkan-kerugian-negara-hingga-rp-115-triliun
Ilustrasi - Hasil studi Bappenas menyebutkan potensi kerugian akibat perubahan iklim bisa mencapai Rp 115 trilin terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2024.(Sumber: thefanatic)

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Potensi kerugian akibat perubahan iklim bisa mencapai Rp 115 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2024.

Hal itu berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

 “Kerugian tersebut dapat ditekan dengan adanya intervensi kebijakan ketahanan iklim, sehingga kerugian ekonomi dapat berkurang menjadi Rp 57 triliun,” tutur Perencana Ahli Utama atau PLT Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto dalam Webinar penguatan keuangan ekonomi hijau secara virtual Rabu (8/12/2021).

Lebih jauh, Arifin Rudiyanto menjelaskan, fenomena perubahan iklim akan berisiko terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, baik terkait perubahan iklim ataupun pembangunan lainnya. Seperti ketahanan pangan, pembangunan kesehatan, infrastruktur dan juga ekosistem.

Oleh karena itu, selaras dengan komitmen Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, Bappenas telah menjadikan Goal No. 13 tentang perubahan iklim dari Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai pondasi dari ketiga pilar pembangunan berkelanjutan yakni pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Baca Juga: Mengkaji Perubahan Iklim, Bappenas Catat 75 Persen Investor Tertarik Investasi Industri Hijau

“Upaya penyeimbang ketiga pilar tersebut juga untuk mewujudkan ekonomi hijau yang menjadi bagian penting dalam rencana strategi ekonomi, untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengangkat trajectory ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dan panjang, agar kita dapat lepas dari middle income trap sebelum 2045,” terang Arifin.

Sedangkan untuk transisi menuju ekonomi hijau, kebijakan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim akan berperan sebagai instrumental.

Keduanya juga telah ditetapkan sebagai agenda prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kebijakan tersebut, lanjutnya,  juga sebagai strategi Indonesia untuk meminimalisir antara perubahan iklim dan lingkungan. Artinya, pembangunan ekonomi dan lingkungan dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mendikotomikan satu sama lain.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TVAntara



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Warga Berebut Minyak Goreng Murah

Senin, 24 Januari 2022 | 17:27 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
17:33
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19