Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Sri Mulyani Sebut Uang Dinas PNS Daerah Lebih Gede dari Pusat

Selasa, 7 Desember 2021 | 16:17 WIB
sri-mulyani-sebut-uang-dinas-pns-daerah-lebih-gede-dari-pusat
Ilustrasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, karena anggaran pemda hanya habis untuk membayar gaji, honor, dan perjalanan dinas PNS (7/12/2021). (Sumber: KOMPAS.com/Farida Farhan)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti besarnya uang perjalanan dinas PNS di daerah. Ia menyebut uang dinas PNS daerah 50 persen lebih besar dari PNS pusat. Begitu juga dengan honorarium yang tembus Rp25 juta untuk PNS di daerah.

Oleh karena itu, diperlukan standardisasi honor dan ongkos perjalanan dinas PNS daerah.

"Besaran honorarium PNS daerah dari minimal Rp325.000, hingga maksimal Rp25 juta, atau besaran uang harian perjalanan dinas yang rata-rata 50 persen lebih tinggi dari pusat perlu dilakukan standarisasi agar belanja daerah semakin efisien," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (7/12/2021).

Baca Juga: UU HKPD Disahkan, Tarif PBB Bisa Jadi Naik Tahun Depan

Besarnya honor dan uang perjalanan dinas PNS daerah, membuat belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih besar dari belanja modal.

Hal itu terlihat dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mayoritas digunakan untuk belanja pegawai.

"Pemanfaatan DAU masih didominasi belanja pegawai 64,8 persen," ucap Sri Mulyani.

Baca Juga: Bukan Sri Mulyani, Ternyata Menteri Ini yang Potong Anggaran MPR

Karena faktor-faktor itulah, pemerintah pusat akhirnya membatasi belanja pegawai di APBD maksimal hanya boleh 30 persen dari total belanjanya.

Aturan itu terdapat dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang disahkan DPR hari ini.

Penulis : Dina Karina | Editor : Edy A. Putra

Sumber : Kompas.com



BERITA LAINNYA


Kesehatan

Sulut Deteksi 31 Kasus Probable Omicron

Jumat, 28 Januari 2022 | 06:13 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
06:17
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19