Kompas TV regional berita daerah

Kemenkumham Sulsel Pembinaan Desa Sadar Hukum di Pinrang

Sabtu, 4 Desember 2021 | 16:33 WIB
kemenkumham-sulsel-pembinaan-desa-sadar-hukum-di-pinrang
im penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel yakni Serli Randabunga dan Erna Melaksanakan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Pinrang (Sumber: Kanwil Kemenkum Ham Sulsel)

MAKASSAR, KOMPAS TV - Tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel yakni Serli Randabunga dan Erna Melaksanakan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Pinrang, Kamis (2/12). 

Serli mengatakan pihaknya saat ini mendorong kelompok sadar hukum di Kabupaten Pinrang untuk terus berusaha melaksanakan tugas dan fungsi kelompok sadar hukum di Desa dan Kelurahan sesuai dengan indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum. 

Saat ini dari data yang di himpun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang terdapat 6 Kelompok Sadar hukum di Kabupaten Pinrang yang sudah terbentuk dan memiliki landasan hukum, yaitu Kelurahan Tiroang, Desa Maritengngae, Desa Mangki, Kelurahan Bentengnge, Kelurahan Benteng dan Kelurahan Padaidi. 

Ditambahkan oleh Erna bahwa kelompok sadar hukum ini harus mengerti dan memenuhi kriteria verifikasi penilaian pembentukan Desa/Kelurahan sadar hukum. "Saya yakin nanti kedepan Pinrang akan memiliki kelompok sadar hukum yang dapat dijadikan contoh di kabupaten lain di Sulawesi Selatan," Kata Erna. 

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pinrang, Yosep Pao mengatakan pihaknya berharap semua desa/kelurahan dapat melakukan pelaksanaan kadarkum sehingga dengan adanya pemahaman hukum maka jika ada perkara di masyarakat  dapat diselesaikan melalui mediasi/non litigasi. Sasaran kita yaitu masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang hukum dan memiliki kesadaran hukum. Semoga dengan adanya pembinaan ini dapat menambah pemahaman bagi kelompok kadarkum di Kab. Pinrang. 

Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini diikuti oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Kasubbag Bantuan Hukum dan Kasubbag JDIH Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Kemenkumham Kanwil Sulsel. Juga diikuti para Pelaksana pada Bidang Hukum Kemenkumham Kanwil Sulsel dan  Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang serta  juga perwakilan Kepala Desa dan anggota kelompok sadar Hukum Kabupaten Pinrang.

Penulis : KompasTV Makassar

Sumber : Kompas TV Makassar



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:51
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19