Kompas TV nasional peristiwa

Ini Kata Gubernur Lukas Enembe Usai Menkeu Sri Mulyani Sebut Dana Papua Rp 12T Mengendap di Bank

Jumat, 3 Desember 2021 | 19:18 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Pemerintah Provinsi Papua memilki dana sebesar Rp12 Triliun yang tersimpan di bank dan belum terpakai.

Hal ini untuk menyikapi rencana pemulangan Mahasiswa asal Papua yang kuliah menggunakan dana dari pemerintah.

Sri Mulyani juga jelaskan bahkan dana yang tersimpan di bank dan belum terpakai hingga saat ini sangat disayangkan jika dana tersebut tidak dimanfaatkan.

Sri Mulyani menjelaskan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua di tahun 2021 sangat besar dibanding provinsi lainnya. Pemerintah Provinsi Papua mendapat dana sebesar Rp 42,47 triliun.

Adapun rincian dana yang ditransfer tahun 2021 ini yakni dana untuk infrastruktur Rp 2,62 triliun, Dana otsus Rp 5,29 triliun, Dana desa Rp 5,34 triliun, Dana insentif daerah Rp 0,13 triliun, Dana alokasi khusus Rp 6,13 triliun, Dana alokasi umum Rp 20,05 triliun dan dana bagi hasil Rp 2,91 triliun.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Ibarat Lintah Darat dengan Teknologi Digital

Sri mulyani juga ia juga memastikan bahwa di tahun 2022 mendatang jumlah dana yang akan diterima Pemerintah Provinsi Papua juga mengalami peningkatan menjadi Rp 43,38 triliun.

Dengan anggaran yang begitu banyak ini maka menteri sri mulyani mengingatkan pemerintah provinsi papua untuk membuat laporan pertanggungjawaban sehingga masyarakat juga tau dananya dipakai tepat sasaran.

Tanggapi pernyataan menteri keuangan Sri Mulyani, Gubernur Papua Lukas Enembe melalui juru bicaranya membantah menyimpan dana Rp 12 triliun dalam bentuk deposit.

Gubernur Lukas enembe menyebut dana Rp 12 triliun yang masih tersimpan di bank merupakan bagian dari dana APBD Provinsi Papua tahun 2021 yang belum di belanjakan untuk kepentingan rakyat dan daerah.

Untuk itu, Gubernur Papua juga meminta Menteri Keuangan mengklarifikasi pernyataan tersebut sebab menimbulkan multitafsir dan bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat

Video Editor: Vila Randita

Penulis : Theo Reza

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:52
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19