Kompas TV nasional politik

MPR Desak Jokowi Pecat Sri Mulyani, Seknas FITRA: Termasuk Intervensi Kelembagaan Presiden

Jumat, 3 Desember 2021 | 16:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Salah satu pimpinan MPR yang meminta Sri Mulyani mundur dari jabatannya adalah Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Fadel mengatakan, Sri Mulyani kerap memotong anggaran di MPR.

“Kami di MPR ini kan pimpinannya sepuluh orang, dulu cuma empat orang, kemudian sepuluh orang. Anggaran di MPR ini malah turun-turun terus,” kata Fadel.

Sementara itu, Kemenkeu dinilai tidak pernah menghadiri undangan rapat dalam pembahasan anggaran dari MPR. 

Baca Juga: MPR Minta Presiden Copot Sri Mulyani, Ray Rangkuti: MPR Seharusnya Tidak Sejauh Itu

“Beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan menyampaikan bahwa tidak hadirnya Kemenkeu dalam rapat merupakan salah dari Kementerian Keuangan.

"Yang tidak hadir pada rapat, ini juga pasti kesalahan dari pihak Kementerian Keuangan meskipun Kementerian Keuangan sudah menjawab tetapi itu sebenarnya bisa diagendakan berikutnya kan sesuai dengan kesepakatan. Jadi itu hal yang sangat teknis," ujar Misbah dalam program Berita Utama, Kamis (2/12/2021).

Sementara, terkait ancaman pemecatan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani, Misbah menyebut bahwa hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah politik.

Bahkan, Misbah menilai hal itu sudah dianggap mengintervensi kelembagaan Presiden.

"Saya kira itu sudah mulai masuk pada ranah politik bagaimana MPR kemudian mengintervensi kelembagaan Presiden meskipun tidak secara langsung," tambah Misbah.

"Kita kan tahu kalau penetapan menteri adalah otoritas Presiden," lanjut Misbah.

Penulis : Desy Hartini

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:12
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19