Kompas TV nasional peristiwa

Pengumuman! Pegawai Pemprov DKI Dilarang Cuti dan Keluar Kota Saat Libur Nataru

Rabu, 1 Desember 2021 | 12:28 WIB
pengumuman-pegawai-pemprov-dki-dilarang-cuti-dan-keluar-kota-saat-libur-nataru
Pemerintah melarang sejumlah pegawai mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga karyawan swasta untuk tidak mengambil cuti pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). (Sumber: Shutterstock)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta merilis surat edaran No. 79/SE/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Cuti Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Covid-19. 

Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala BKD DKI Jakarta, Maria Qibtya pada 26 November 2021 tersebut.

Pada surat tersebut, Pemprov DKI menginstruksikan bahwa seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN di tidak bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota selama libur Nataru sejak tanggl 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2021. 

"Menginstruksikan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Non ASN di lingkungan saudara untuk tidak bepergian melakukan perjalanan keluar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru)," tulis Maria pada surat edaran tersebut, dikutip Rabu (1/12/2021). 

Baca Juga: Ini Syarat Lengkap Perjalanan Darat di Masa Libur Nataru 24 Desember hingga 2 Januari 2022

Maria menuliskan tiga pengecualian bagi pegawai yang hendak mengajukan cuti atau ke luar kota. 

Pertama, pegawai yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi di wilayah aglomerasi sehingga harus melintas keluar masuk Jakarta.

Kedua, pegawai yang melaksanakan perjalanan keluar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dan sudah memperoleh surat tugas dari kepala perangkat daerah masing-masing.

Terakhir, pegawai yang terpaksa harus melakukan kegiatan bepergian keluar daerah seperti sakit, proses bersalin atau alasan penting lainnya.

Maria meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk tidak memberikan cuti kepada pegawai kecuali cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting.

Penulis : Hasya Nindita | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:43
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19