Kesatuan Nelayan Minta Penerapan Konsep Ekonomi Biru Tak Berorientasi pada Pembangunan Materi Saja

JAKARTA, KOMPAS.TV Penerapan konsep ekonomi baru dalam beragam program sektor kelautan diharapkan bukan berorientasi hanya kepada pembangunan materi atau fisik semata.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan di Jakarta, Selasa (9/11/2021).

"Prinsipnya, konsep blue economy harus mempertimbangkan kondisi ekologi dan daya dukung lingkungan pesisir dan laut. Tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian pembangunan materi semata," katanya, dikutip dari Antara.

Untuk itu, menurut Dani, implementasi ekonomi biru tersebut harus berpegang pada sejumlah hal penting, seperti keterlibatan rakyat dalam penguasaan wilayah pesisir sehingga pengelolaannya sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai lokal.

Jika tidak dilaksanakan demikian, maka ekonomi biru berpotensi akan menuai konflik di tengah masyarakat, ucapnya.

Di samping itu, Ia juga menegaskan bahwa sangat esensial dalam melibatkan kalangan masyarakat pesisir dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring atau pengawasan.

Baca Juga: Berhasil Lakukan Inovasi Budi Daya Lobster, KKP Diminta Segera Sosialisasi ke Pembudidaya

"Masyarakat harus menjadi subjek di dalamnya, ada tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Nah, hal-hal prinsip ini dulu yang dipegang. Ruang partisipasi harus dibuka," paparnya.

Sebelumnya, KKP telah menyatakan pentingnya keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta ekonomi biru di "The 2nd International Conference on Fisheries and Marine Research (ICoFMR) 2021" yang digelar Universitas Brawijaya.

Oleh karena itu, Plt Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Kusdiantoro menerangkanKKP memiliki tiga program prioritas yang menjadi terobosan.

Tiga program tersebut yaitu, kebijakan penangkapan terukur, peningkatan produktivitas komoditas budidaya berorientasi ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

"Implementasi ketiga program tersebut dilakukan untuk keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penerapan ekonomi biru. Upaya KKP tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo," jelasnya.

Sebagaimana dinyatakan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 4 Mei 2021, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversitas laut sehingga harus memanfaatkan secara bijak anugerah tersebut dengan memprioritaskan agenda ekonomi biru berkelanjutan.

Baca Juga: Blue Economy di Maratua Sebagai Ekowisata Percontohan ASEAN