Kala Pidato Jokowi di COP26 Dikritik Para Pegiat Lingkungan Hidup

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pidato Presiden Jokowi saat menghadiri KTT PBB terkait perubahan iklim atau Climate Change Conference (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11/2021) ternyata menuai kritik.

“Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global,” kata Jokowi mengawati pidatonya.

Dalam pidatonya, Jokowi memamerkan sederet kontribusi Indonesia dalam menangani perubahan iklim, seperti restorasi hutan, rehabilitasi hutan magrove dan lahan kritis, hingga pembiayaan penanganan perubahan iklim.

Baca Juga: Pidato Jokowi di COP26: Pamer Kontribusi Indonesia Penanganan Perubahan Iklim

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada lingkungan hidup, Greenpeace Indonesia, menyoroti pidato Jokowi di KTT COP26.

Greenpeace Indonesia menilai Jokowi hanya memandang perubahan iklim sebagai komoditas dagang dan peluang bisnis, di tengah bencana iklim di Indonesia yang terus mengamuk.

“Presiden Jokowi, berhentilah melihat krisis iklim sebagai komoditas dagang dan peluang bisnis semata, ancaman bencana iklim sudah di depan mata,” demikian pernyataan Greenpeace Indonesia, dikutip dari akun Twiter resminya, Selasa (2/11/2021).

“Kita butuh aksi dan implementasi nyata, bukan hanya untuk dunia, tapi juga 273 rakyat Indonesia dan cucu-cucu Anda.”

Selain Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI) juga merespons pidato Jokowi di KTT COP26.

Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI Yuyun Harmono menjelaskan sikap WALHI terhadap pidato Jokowi tersebut, termasuk soal energi terbarukan yang akan diusung Indonesia.

“Dalam konteks transisi menuju energi terbarukan, dari energi fosil itu tidak dijelaskan kapan Indonesia akan meninggalkan energi kotor terutama batu bara dan mempensiunkan PLTU-nya,” kata Yuyun dalam siaram pers, Selasa (2/11/2021).

Yuyun menjelaskan bahwa apabila tahapan transisi tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka sama saja dengan penghancuran lingkungan yang baru.

Baca Juga: Di COP26 Glasgow, Jokowi Tegaskan Indonesia Tidak Bekerja dengan Retorika

Selain itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga memberikan tanggapannya terkait pidato Jokowi yang tidak menyebutkan dampak krisis iklim di Indonesia yang menimbulkan korban dari masyarakat sipil, termasuk masyarakat adat.

Deputi Sekjen Bidang Politik AMAN Erasmus Cahyadi menyoroti pidato Jokowi di KTT COP26 yang membanggakan kinerja pemerintahan alias hanya membawa agenda pemerintahannya.

Padahal, kata Erasmus, masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak Indonesia, kaum muda, perempuan, hingga masyarakat adat yang juga turut berpartisipasi dalam penanganan krisis iklim.

“Sebetulnya Jokowi ini mempresentasikan apa yang sedang dikerjakan pemerintah Indonesia. Dan ini untuk kesekian kalinya, Jokowi gagal merepresentasikan bangsanya di dialog iklim internasional,” tegas Erasmus.