Kompas TV nasional agama

Tanggapi Yaqut soal Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Komentar Itu Kurang Bijaksana

Senin, 25 Oktober 2021 | 07:51 WIB
tanggapi-yaqut-soal-kemenag-hadiah-untuk-nu-sekjen-pbnu-komentar-itu-kurang-bijaksana
Menag sebut wajar jika sekarang NU (Nadhlatul Ulama) memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, karena Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU. (Sumber: Tangkapan layar Youtube TVNU)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini membantah ucapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah khusus dari negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum.

Helmi menyatakan, ucapan Yaqut soal 'Kemenag hadiah negara untuk NU' merupakan hak pribadinya. 

Namun, dia menyayangkan pernyataan itu dan menilai komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan.

Helmy menekankan bahwa Kemenag bukan hanya punya NU atau untuk umat Islam semata, melainkan hadiah bagi semua agama.

"Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," kata Helmy melalui akun Instagram resmi miliknya @ahmadhelmyfaishalzaini, Minggu (24/10/2021).

Baca Juga: Muhammadiyah Tak Paham Maksud Menag Sebut Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Helmy mengakui bahwa NU memang punya peran besar dalam menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Namun, tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus.

"Bahwa peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah," ujarnya.

Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam privilege dalam pengelolaan kekusaan dan pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan).

"Karena prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan, Tashorroful imam 'alarroiyyah manutun bil maslahah, kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan," ujarnya. 

Penulis : Hedi Basri | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Sosialisasi Vaksinasi Anak

Rabu, 26 Januari 2022 | 21:22 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
21:32
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19