Kompas TV nasional peristiwa

Pengamat: 2 Tahun Kinerja Jokowi-Maruf Jeblok, Tiga Tahun ke Depan Tak Ada Harapan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:09 WIB
pengamat-2-tahun-kinerja-jokowi-maruf-jeblok-tiga-tahun-ke-depan-tak-ada-harapan
Joko Widodo ditemani Maruf Amin dalam sebuah acara. ICW menilai dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-Wapres Maruf Amin banyak memberikan janji-janji layaknya angin surga. (Sumber: Kompas.com/Gerry Lotulung)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkutui menilai, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, penegakan HAM, dan demokrasi untuk tiga tahun ke depan tidak akan ada harapan.

Sebab, dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menunjukan sejumlah hal tersebut hasilnya semakin jeblok (jatuh).

“Dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang terus merosot. Sekalipun, kita tetap memberi apresiasi pada penanganan Covid-19. Dalam bidang ekonomi, kita masih dapat bertahan dan punya kecenderungan untuk dapat bertumbuh,” ujar Ray, Kamis (21/10/2021)

“Tapi, di bidang HAM, Demokrasi, kebebasan berpendapat dan pemberantasan korupsi kita makin jeblok. Dan tampaknya makin tidak ada harapan akan pulih tiga tahun berikut. Alih-alih pulih, kecenderungan untuk terus merosot akan makin terjadi,” tambah Ray.

Baca Juga: Dinamika Jelang Pilpres 2024, Fenomena Politik Dinasti di Parpol hingga Sejarah Jokowi pada 2014

Bagi Ray, banyak ketentuan tentang pentingnya menjaga demokrasi, HAM, dan kebebasan berpendapat justru lumpuh akibat perilaku pemerintah dan pembantu-pembantunya.

“Pelaporan aktivis oleh dua pejabat dekat Pak Jokowi adalah indikasinya. Buruknya kinerja kebebasan berpendapat ini diiringi dengan mudahnya para kritikus pemerintah diproses hukum,” kata Ray.

Selain itu, Ray menilai kinerja polisi di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf semakin tidak terkontrol.

“Dalam satu bulan ini misalnya, kritik terhadap kinerja kepolisian viral di media sosial. Alih-alih melakukan reformasi, pemerintah hanya menghadapi berbagai peristiwa yang melibatkan polisi dengan strategi tutup lubang,” ujar Ray.

Baca Juga: PAN: Menteri Nadiem Belum Pernah Ada Prestasi yang Dibanggakan Selama 2 Tahun Jadi Pembantu Jokowi

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:18
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19