Kompas TV nasional wawancara

Sejumlah Lembaga Survei Nilai Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma ruf, Bagaimana Hasilnya?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 22:00 WIB

KOMPAS.TV - Sejumlah lembaga survei memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Di tahun kedua ini, survei tepatnya di bulan Oktober, Litbang Kompas mencatat ada penurunan tingkat kepuasan publik jika dibandingkan April lalu.

Bulan April 2021, ada 69,1% publik yang menyatakan puas dengan kinerja Kabinet Jokowi Ma'ruf. Apresiasi ini menurun di bulan Okotber ini dengan kepuasan sebesar 66,4%. Sehingga jumlah kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan berjumlah 33,6%.

Apresiasi masyarakat terhadap kerja-kerja pemerintah di bidang hukum juga turun di angka 60,6% dari survei sebelumnya sebesar 65,6%.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus Djoko Tjandra dan keterlibatan beberapa perwira polisi yang ikut membantu pelariannya. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut kasus Djoko Tjandra menandakan ada kekacauan penegakan hukum di Indonesia.

Sementara Ketua Jaringan dan Kampanye YLBHI Arip Yogiawan mencatat bahwa pemerintah khususnya aparat masih cukup represif menangani unjuk rasa.

Baca Juga: KontraS Nilai Demokrasi Dalam Pemerintahan Jokowi Ma’ruf Makin Memburuk

Di sisi lain Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Sigit Pamungkas menyebut rotasi elit dan pelaksanaan pilkada serentak 2020 lalu menjadi salah satu poin penting yang menunjukan kerja keras pemerintah, khususnya di saat sulit menghadapi pandemi seperti saat ini. 

Di tengah tekanan pandemi, pergeseran antara isu ekonomi dan kesehatan, tentu juga menjadi faktor penilaian dari kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Publik tentu menunggu, program kerja pemerintah yang lebih mutakhir, setidaknya dalam sisa masa jabatan tiga tahun ke depan.

Penulis : Luthfan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:48
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19